Kompas.com - 02/02/2021, 14:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat yang menimbulkan kerumunan. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat yang menimbulkan kerumunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekan ini, publik dikejutkan dengan suara sumbang mengenai keretakan hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Partai Gerindra. Selama ini, hubungan keduanya terlihat baik-baik saja.

Suara sumbang mengenai keretakan hubungan keduanya itu terus menyeruak di tengah penanganan pandemi Covid-19. Padahal, Gerindra dikenal sebagai partai pengusung pasangan Anies-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 lalu.

Isu keretakan antara Anies dan Partai Gerindra mulanya muncul dari pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis. Ali menilai langkah Anies untuk meminta pemerintah pusat menangani koordinasi penanganan pandemi di Jabodetabek adalah tanda keputusasaan.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," kata Ali, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Duduk Perkara Kisruh di Gerindra, Berawal Kritikan Ali Lubis Desak Anies Baswedan Mundur...

Spekulasi pecah kongsi antara Anies dan Gerindra semakin diperkuat dengan sikap Gerindra yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya, Gerindra mendukung Pilkada serentak tahun 2024 digelar berbarengan dengan pemilu nasional.

Ketentuan peniadaan Pilkada 2022 dan 2023 hingga digelar Pilkada serentak tahun 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pilkada serentak tahun 2022 dan 2023 sedianya digelar di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Keputusan Gerindra yang menolak penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2022 dan 2023 seolah memberikan sinyal majunya Prabowo Subianto pada Pemilu tahun 2024.

Gerindra Bantah Isu Pecah Kongsi dengan Anies

Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah isu pecah kongsi antara partainya dan Anies.

Menurut Riza, hubungan antara Anies dan Partai Gerindra tidak mengalami masalah. Bahkan, Anies disebut baru saja bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Baca juga: Riza Patria Berpotensi Jadi Pesaing Anies di Pilkada DKI Selanjutnya

 

"Kemarin Pak Anies ketemu dengan Pak Prabowo, ngobrol hampir dua jam. Sama saya hari-hari. Jadi tidak ada masalah komunikasi. Selalu berhubungan, komunikasi terus," ujar Riza, dalam acara Aiman, di Kompas TV, Senin (1/2/2021) malam.

Riza menegaskan, Partai Gerindra berkomitmen untuk tetap mengawal Anies Baswedan hingga akhir masa jabatannya pada 2022.

"Kami mengusung dan mengawal kepemimpinan Anies-Sandi dan diteruskan oleh Anies-Riza sampai 2022," tegas Riza.

Tanggapan Mengenai Keputusan Gerindra Tolak Pilkada 2022

Berbeda dengan Partai Gerindra, Riza justru menilai Pilkada serentak tidak digelar bersamaan dengan Pemilu tahun 2024.

Namun, dia mengungkapkan, apabila merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada serentak harus digelar pada tahun 2024.

"Kalau dari segi undang-undang kan jelas tidak mungkin dilaksanakan (tahun 2022 dan 2023)," ujar Riza.

Baca juga: Muncul Suara Sumbang soal Anies dan Gerindra, Ini Respons Ahmad Riza Patria

Meskipun begitu, secara pribadi, Riza tetap mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2022 dan 2023. Sebab, beban pemilu harus dibagi dan tidak digelar bersamaan dalam satu tahun.

"Tapi, kalau tanya saya pribadi, saya orang yang pernah di KPU, pernah di Komisi 2. Kalau beban politik dijadikan dalam satu kesatuan waktu, menurut saya kita nanti akan menghadapi tantangan yang tidak ringan," ujar Riza.

"Jadi, idealnya menurut saya 2024 biarlah menjadi Pilpres dan Pileg, Pilkada tidak perlu ada serentak nasional," lanjut dia.

Pengamat Nilai Sinyal Pecah Kongsi Sudah Terlihat

Berbeda dengan bantahan yang disampaikan Riza, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno justru menilai sinyal pecah kongsi antara Anies dan Partai Gerindra memang sudah terlihat.

"Memang sudah kelihatan pecah kongsi Anies dan Gerindra DKI," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Oleh karena itu, peluang Anies untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta bisa jadi sulit. Sebab, Anies akan kesulitan mendapatkan partai pengusung.

Baca juga: Dukung Pilkada Serentak 2024, Gerindra Tegaskan Bukan untuk Jegal Anies

 

Saat ini, partai yang masih loyal mendukung Anies hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, PKS tak memiliki cukup kursi untuk mengusung Anies sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada mendatang.

PKS hanya mengantongi 16 kursi, sementara syarat untuk mengusung Paslon di Pilgub adalah 21 kursi.

Adi menilai, Gerindra akan memilih mengusung calon lainnya sebagai Gubernur DKI Jakarta seperti Ahmad RIza Patria.

"Kan sudah kelihatan sejak awal Gerindra ini sudah memilih untuk tidak semesra dulu dengan Anies. Dan sudah punya calon lain, yaitu Pak Riza Patria," kata Adi.

Ali Lubis Salah Paham mengenai Keputusan Pemprov DKI

Riza juga angkat bicara mengenai pernyataan Ali Lubis yang menyebut keputusan Anies Baswedan untuk menyerahkan penanganan Covid-19 ke pemerintah pusat sebagai tanda keputusasaan.

Menurut Riza, pernyataan Ali Lubis adalah bentuk kesalahpahaman. Langkah yang diambil Pemprov DKI adalah bentuk koordinasi dengan pemerintah pusat, bukan menyerahkan kewenangan penanganan Covid-19.

"Bukan kami melepas. Yang dilakukan oleh Ali Lubis sudah kami tegur, bahwa yang bersangkutan salah memahami. Padahal yang dimaksud mengoordinasikan atau mensinergikan, seperti yang di PPKM, itu namanya mengoordinasikan," kata Riza.

Baca juga: Bantah Pecah Kongsi, Riza Patria Sebut Prabowo Sudah Bertemu Anies

Riza menjelaskan, apabila pemerintah daerah diberikan kewenangan sendiri-sendiri untuk menangani Covid-19, maka bisa terjadi ketidaksamaan pelaksanaan seperti jam operasional atau periode pembatasan kegiatan.

"Memang kebijakannya, pemerintah daerah itu diberi kewenangan. Tapi kalau masing-masing daerah diberi kewenangan sendiri menentukan, yang terjadi beda-beda, periodesasinya, substansinya, jam operasional, kapasitas, operasional," ujar Riza.

"Nah kami minta ditarik ke atas, seperti sekarang bagus sekali, ditarik ke atas, periodesasinya sama, substansinya sama," lanjut dia.

 

 

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya, Rosiana Haryanti, Ihsanuddin | Editor : Kristian Erdianto, Bayu Galih, Egidius Patnistik, Nursita Sari)

 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyaluran Bansos Tunai 93.000 Warga Tangsel Terkendala Terbatasnya Petugas PT POS

Penyaluran Bansos Tunai 93.000 Warga Tangsel Terkendala Terbatasnya Petugas PT POS

Megapolitan
Menengok Masjid Babah Alun yang Dibangun Pengusaha Jusuf Hamka, Kental Nuansa Tionghoa

Menengok Masjid Babah Alun yang Dibangun Pengusaha Jusuf Hamka, Kental Nuansa Tionghoa

Megapolitan
Penyaluran Bansos Tunai Rp 600.000 di Tangsel Berjalan Lambat, Baru Selesai 7 dari 54 Kelurahan

Penyaluran Bansos Tunai Rp 600.000 di Tangsel Berjalan Lambat, Baru Selesai 7 dari 54 Kelurahan

Megapolitan
Aturan Makan 20 Menit di Jakarta: Pengawasan Tak Jelas Hingga Jadi Guyonan Warga

Aturan Makan 20 Menit di Jakarta: Pengawasan Tak Jelas Hingga Jadi Guyonan Warga

Megapolitan
Polisi Telusuri 2.000 Tabung Oksigen yang Diimpor secara Ilegal

Polisi Telusuri 2.000 Tabung Oksigen yang Diimpor secara Ilegal

Megapolitan
PC Fatayat NU Jaksel Bagikan 200 Paket Makanan untuk Pasien Covid-19 Isoman

PC Fatayat NU Jaksel Bagikan 200 Paket Makanan untuk Pasien Covid-19 Isoman

Megapolitan
Disperindagop Setor Data Pelaku Usaha di Kota Tangerang sebagai Penerima BPUM ke Pemerintah Pusat

Disperindagop Setor Data Pelaku Usaha di Kota Tangerang sebagai Penerima BPUM ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
POPULER JABODETABEK] Aturan Terbaru Naik Pesawat | Kondisi Jakarta Setelah 3 Minggu PPKM Darurat

POPULER JABODETABEK] Aturan Terbaru Naik Pesawat | Kondisi Jakarta Setelah 3 Minggu PPKM Darurat

Megapolitan
UPDATE 27 Juli: Tambah 421 Kasus di Kota Tangerang, 6.972 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Juli: Tambah 421 Kasus di Kota Tangerang, 6.972 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Oxygen For Indonesia Kumpulkan Rp 24 Miliar, Hasil Donasi Masyarakat dan Perusahaan Swasta

Oxygen For Indonesia Kumpulkan Rp 24 Miliar, Hasil Donasi Masyarakat dan Perusahaan Swasta

Megapolitan
Gerakan Bagi Rata Sudah Salurkan Lebih dari Rp 1 Miliar untuk Pekerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Gerakan Bagi Rata Sudah Salurkan Lebih dari Rp 1 Miliar untuk Pekerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Megapolitan
44,9 Persen Warga Kecamatan Tambora telah Divaksin Covid-19

44,9 Persen Warga Kecamatan Tambora telah Divaksin Covid-19

Megapolitan
5 Fakta Pembuat Surat Swab Palsu di Depok, Catut Nama Klinik hingga Cetak Puluhan Berkas

5 Fakta Pembuat Surat Swab Palsu di Depok, Catut Nama Klinik hingga Cetak Puluhan Berkas

Megapolitan
Patgulipat Revisi Statuta UI Berujung Tudingan Cacat Formil dan Materiil dari Dewan Guru Besar

Patgulipat Revisi Statuta UI Berujung Tudingan Cacat Formil dan Materiil dari Dewan Guru Besar

Megapolitan
UPDATE 27 Juli: 772 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 16 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Juli: 772 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 16 Pasien Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X