Lockdown Akhir Pekan yang Akhirnya Tak Diterapkan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Lockdown akhir pekan akhirnya tidak diterapkan di Jakarta. Opsi tersebut dinilai tidak akan efektif untuk menekan penularan Covid-19 dan hanya akan memberatkan pelaku usaha.

Ide lockdown ini awalnya disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ia menyebut usul ini datang dari anggota DPR mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki tentang lockdown di akhir pekan.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," ujar Riza, dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Wagub DKI Sebut Lockdown Akhir Pekan Usulan Pribadi Anggota DPR

Riza mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum efektif menekan penyebaran Covid-19.

"Ya, yang disampaikan Pak Jokowi betul, memang ini belum efektif," kata Riza.

Pelaku Usaha Keberatan

Pernyataan Riza itu pun langsung mendapat respon negatif dari pelaku usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi mengaku keberatan jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan lockdown pada akhir pekan.

Apalagi, sejumlah sektor usaha justru mengandalkan momen akhir pekan untuk meningkatkan omzet penjualannya.

"Apabila akhir pekan akan dilakukan pembatasan total, maka kami dari dunia usaha merasa keberatan," kata Diana.

Baca juga: PHRI Nilai Usulan Lockdown Akhir Pekan Perburuk Industri Perhotelan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta juga menilai usul mengenai lockdown akhir pekan terlalu mendadak untuk dilasanakan.

Ketua Badan Pimpinan PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono meminta kepada pemerintah tidak menerapkan suatu kebijakan secara tiba-tiba. Sebab itu mengakibatkan pelaku usaha kesulitan untuk beradaptasi.

Menurut Sutrisno, perhotelan dan restoran yang telah terdampak signifikan oleh pandemi Covid-19, akan menjadi sektor usaha paling terpukul dengan opsi lockdown akhir pekan.

Salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Sutrisno ialah sudah adanya pesanan hotel atau ruangan yang dilakukan masyarakat pada tanggal-tanggal akhir pekan.

"Kalau (lockdown akhir pekan) dilakukan secara mendadak ini tidak mudah. Kita harus kembalikan seluruh uang muka yang kita terima," ujarnya.

Baca juga: Wacana Lockdown Akhir Pekan, Pengusaha Mal: Jangan Sampai Pengorbanan Besar Sia-sia

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai rencana penerapan lockdown akhir pekan harus disikapi secara hati-hati dan dikaji secara mendalam.

Sebab, menurut dia, lockdown membutuhkan pengorbanan. Ia berpendapat, lockdown tidak akan efektif apabila dilakukan secara parsial atau pada waktu-waktu tertentu.

Alphonzus menilai, kebijakan ini harusnya dilakukan secara terus-menerus hingga ada penurunan jumlah kasus positif atau mencapai titik minimal.

"Jangan sampai pengorbanan besar menjadi sia-sia akibat lockdown tidak efektif," kata Alphonzus.

Tak efektif

Sejumlah Ahli epidemiologi juga memberikan pandangan terkait rencana DKI Jakarta menerapkan lockdown akhir pekan.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai, usulan lockdown atau penutupan wilayah selama dua hari di setiap akhir pekan tidak akan berpengaruh banyak terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Pasalnya, kata Dicky, rata-rata masa inkubasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 adalah 14 hari. Jika hanya ada dua hari pembatasan pergerakan, pada hari ketiga bisa terjadi penularan.

"Mungkin kurang dari 10 persen, setelah itu maju lagi kasusnya. Intinya ada fungsi (pengereman) dua hari itu, kemudian hari setelahnya akan naik lagi," kata Dicky.

Baca juga: Kadin DKI Keberatan dengan Opsi Lockdown di Akhir Pekan

Apabila pemerintah ingin menerapkan lockdown, Dicky menyarankan sebaiknya dilakukan dalam waktu dua minggu.

Jika ingin lebih maksimal, pemerintah dapat mengambil waktu satu bulan untuk seluruh daerah di Jawa-Bali yang perkembangan kasusnya makin parah.

"Biar tidak seperti main yoyo, bolak-balik (PSBB). Padahal kita tahu pandemi ini masih lama," ucap Dicky.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai opsi lockdown akhir pekan di Ibu Kota akan cukup efektif untuk memperlambat penularan virus corona covid-19. Namun, lockdown di akhir pekan itu harus tetap dibarengi dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di hari kerja.

"Jadi ada dua intervensi. Lockdown di akhir pekan bisa menambah efektifitas PSBB," kata Tri.

Baca juga: PHRI: Jika Lockdown Akhir Pekan Diterapkan, Ratusan Restoran Akan Tutup Permanen Tiap Bulan

Ia juga menyarankan agar penegakan disiplin protokol kesehatan selama PSBB terus ditingkatkan. Jika hanya mengandalkan lockdown di akhir pekan saja, maka itu tak akan efektif menekan penularan.

"Karena lockdown akhir pekan itu tidak melewati masa inkubasi 7-14 hari. Kalau cuma Lockdown dua hari tidak ada artinya," kata Tri.

Respons Pemerintah Pusat

Tak hanya para pengusaha, pemerintah pusat turut angkat bicara soal rencana DKI menerapkan lockdown akhir pekan ini. Sebab, sudah ada pesan hoaks yang menyebut Jakarta akan menerapkan lockdown akhir pekan.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, broadcast message tentang DKI Jakarta akan lockdown total mulai 12-15 Februari yang beredar di layanan pesan singkat WhatsApp adalah tidak benar.

Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan terkait lockdown di DKI Jakarta.

"Ini merupakan hoaks, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk melakukan lockdown total di Jakarta maupun di daerah lain," kata Nadia, dalam konferensi pers Kemenkes, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Kemenkes: Pemerintah Belum Keluarkan Kebijakan Lockdown Akhir Pekan di Jakarta

Nadia mengatakan, saat ini kebijakan yang dikeluarkan dan tengah diterapkan adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) jilid II, sejak 25 Januari sampai 8 Februari 2021.

"Pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas kebenaran isinya dan dari sumber yang tidak bisa dipercaya validitasnya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono memastikan, informasi terkait DKI Jakarta yang akan lockdown total tersebut adalah hoaks.

Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek ulang kebenaran pesan-pesan yang beredar di WhatsApp dan media sosial lainnya.

"Broadcast ini adalah tidak benar. Broadcast ini salah. Dengan adanya broadcast yang tidak benar, akan berdampak negatif bagi siapa saja," kata Argo.

Pernyataan Anies

Pada Jumat (6/1/2021) sore, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memberi kepastian soal ide lockdown akhir pekan.

Anies memastikan tidak akan menerapkan lockdown pada akhir pekan di Ibu Kota untuk menekan penularan Covid-19. Menurut Anies, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini juga tidak sedang mempertimbangkan opsi tersebut.

Anies menekankan, penularan Covid-19 tidak mengenal waktu dan bisa menyebar kepada siapa saja.

"Bukan hanya di akhir pekan, bukan hanya di malam hari. Karena virusnya tidak kenal waktu dan bisa menyebar terus menerus lewat siapa pun juga," ucap Anies melalui siaran video, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Anies: Jakarta Tidak Merencanakan Penerapan Lockdown Akhir Pekan

Anies mengatakan, Jakarta saat ini tengah menerapkan kebijakan PSBB ketat seperti arahan pemerintah pusat dalam PPKM.

Sehingga, ia mengimbau agar masyarakat sebisa mungkin menahan diri untuk tidak keluar kota. Masyarakat juga diimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri dan keluarga.

"Tidak berlama-lama dalam mobil berjam-jam yang menyebabkan potensi penularan antar anggota keluarga yang sangat tinggi, dan tahan diri untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian," tutur Anies.