Janji-janji Anies yang Dipertanyakan, dari Hentikan Reklamasi hingga Laksanakan Naturalisasi Sungai

Kompas.com - 18/02/2021, 09:01 WIB
Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama lebih dari tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, janji-janji kampanye Anies Baswedan masih terus dipertanyakan dan dituntut pelaksanaannya.

Terbaru, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan janji Anies untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

Pada praktiknya, reklamasi atau pembuatan daratan baru masih berlangsung di wilayah Teluk Jakarta, tepatnya di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Diketahui luas lahan yang sudah direklamasi saat ini sekitar 20 hektar. Sementara target luas daratan baru yang dibentuk adalah 120 hektar.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono mempertanyakan janji Anies untuk menghentikan reklamasi tersebut.

Baca juga: Fraksi PDI-P Pertanyakan Janji Anies untuk Hentikan Reklamasi

"Menurut pemahaman kami, itu (penambahan luas wilayah Ancol) merupakan reklamasi. Artinya reklamasi tidak dihentikan," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anies dan pasangannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandiaga Uno, dengan tegas menolak reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta karena berdampak negatif terhadap lingkungan.

Namun, Anies mengklaim bahwa reklamasi di kawasan Ancol yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol tidak merusak lingkungan.

Proyek itu justru dinilai dapat melindungi warga Jakarta dari banjir karena memanfaatkan lumpu dari kerukan sungai dan waduk yang mengalami sedimentasi.

"(Reklamasi Ancol) beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatannya, dengan kegiatan yang selama ini kita sebut reklamasi 17 pulau itu. Dan ini bukan bagian dari kegiatan reklamasi 17 pulau itu," kata Anies, 10 Juli 2020 lalu.

Baca juga: Heboh Penghapusan Normalisasi, Apa Kabar Naturalisasi Sungai ala Anies?

Naturalisasi sungai tidak jalan

Janji kampanye Anies lainnya, yakni naturalisasi sungai, juga sempat dipertanyakan realisasinya.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta merupakan salah satu kubu yang gencar mengkritisi Pemerintah Provinsi DKI terkait program pengendalian banjir ini.

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengatakan pada Oktober lalu bahwa progres naturalisasi sungai masih 0 persen.

"Di akun Instagramnya pada 26 September 2020, Gubernur Anies memamerkan hasil naturalisasi sungai di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Sudirman-Karet. Namun, proyek ini berbeda dengan konsep yang dipaparkan oleh Gubernur Anies. Pasalnya, proyek di KBB tersebut berupa perkerasan beton untuk tempat nongkrong dan spot selfie," tutur Idris.

Baca juga: Hapuskan Normalisasi, Bagaimana Konsep Naturalisasi Sungai ala Anies?

Anies bersikeras untuk melakukan naturalisasi, alih-alih normalisasi sungai yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI sebelumnya.

Menurut Anies, normalisasi yang identik dengan pelurusan dan pembetonan jalur sungai dapat merusak lingkungan.

Naturalisasi sendiri merupakan metode peningkatan kapasitas sungai dengan mengembalikan fungsi alaminya, yakni dengan cara menanam pohon dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang bantaran sungai.

Namun hingga kini belum terlihat pengerjaan proyek naturalisasi sungai yang minim betonisasi.

(Penulis: Singgih Wiryono | Editor: Egidius Patnistik)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Megapolitan
Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Megapolitan
Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Megapolitan
Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

Megapolitan
Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.