Pakar Tata Kota: Pemprov DKI Belum Mampu Atasi Banjir Tahunan di Jakarta, Seharusnya Bisa Diantisipasi

3 PR Pemprov DKI

Nirwono menambahkan, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi Pemprov DKI agar banjir tahunan tidak lagi terjadi di Jakarta pada tahun-tahun mendatang.

PR pertama, lanjut Nirwono, adalah membenahi empat sungai utama dengan pendekatan naturalisasi dan normalisasi yang sudah disepakati Pemprov DKI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ke depan kita berharap, program-program pembenahan sungai, baik itu dengan pendekatan naturalisasi maupun kombinasi dengan normalisasi, dilakukan di empat sungai utama yang sudah disepakati Pemprov DKI dengan Kementerian PUPR yaitu kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter," urai Nirwono.

Ia menjabarkan, program pembenahan kombinasi naturalisasi dan normalisasi sungai itu antara lain pelebaran sungai dengan ukuran 7,5 meter dikali 7,5 meter, pengerukan, dan penataan di sisi kiri-kanan sungai.

Baca juga: UPDATE Banjir Jakarta: 29 RT di DKI Masih Digenangi Air

Nirwono pun berharap, pembenahan sungai tersebut bisa secara bertahap dilakukan pada 2022.

"Kita harapkan pada 2022 minimal secara bertahap sudah mulai dilakukan pembenahan empat sungai dari 13 sungai utama di DKI," jelasnya.

PR kedua bagi Pemprov DKI, kata Nirwono, adalah membenahi drainase secara besar-besaran.

Hal itu ia simpulkan setelah membandingkan banjir kiriman yang terjadi tahun ini dengan banjir lokal pada 2020.

Menurutnya, sistem drainase secara teknis hanya berfungsi 33 persen dan cuma bisa menampung intensitas hujan 100 milimeter per hari.

"(banjir 2021) Ini diperburuk oleh sistem drainase yang hanya berfungsi secara teknis 33 persen dan hanya bisa menampung intensitas hujan 100 milimeter per hari," ucap Nirwono.