Dari Mafia Tanah hingga Anggaran, Masalah Pemprov DKI dalam Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai

Pada kesempatan lain, Ariza menambahkan mafia tanah sebagai hambatan lain dalam proyek tersebut.

"Terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan, dan sebagainya, juga mafia-mafia tanah," ujar Ariza di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/3/2021), dilansir dari Antara.

Terkait mafia tanah, hal ini menjadi persoalan Pemprov DKI untuk urusan berbagai bidang yang belakangan menjadi sorotan.

Terkini adalah kasus pembelian tanah untuk program rumah dengan down payment (DP) 0 rupiah yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ariza pun membenarkan bahwa di Jakarta, banyak sekali persoalan sengketa lahan dan mafia tanah.

"Memang di Jakarta ini banyak sekali sengketa lahan dan mafia tanah," akunya.

Keterbatasan anggaran

Hambatan kedua yang Ariza singgung adalah keterbatasan anggaran untuk membebaskan lahan.

"Kedua, masalah anggarannya. Kami kan punya keterbatasan," ujar Ariza, Jumat (5/3/2021).

Ia membeberkan, Pemprov DKI membutuhkan dana sebesar Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan yang tersisa sepanjang 10 kilometer di sisi kiri dan kanan bantaran kali.

Anggaran normalisasi sungai Pemprov DKI, menurut Ariza, lebih tinggi jika dibandingkan Kementerian PUPR yang bertugas untuk pemasangan sheet pile.

Dijelaskan Ariza, anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 370 miliar.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi menyampaikan, dana pinjaman yang Pemprov DKI ajukan ke pemerintah pusat untuk pembebasan lahan belum dicairkan.

Dana pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum bisa dicairkan hingga tahun 2021memasuki bulan ketiga.

"Belum kan anggaran belum cair," ujar Dudi saat dihubungi melalui telepon, Kamis (4/3/2021).

Dudi menjelaskan, pencairan dana PEN bermasalah karena Pemprov DKI selaku peminjam diminta menyusun argumentasi program yang akan dijalankan dari pinjaman tersebut.

"Kita harus buat semacam bikin argumentasi dulu, minta kelengkapan administrasi, setelah lengkap baru di ACC baru dicairin gitu. Kita menuju approval dari SMI untuk melanjutkan (pembebasan lahan) ke lapangan selanjutnya," urainya.