Tahun 1993 ditambah menjadi 4.204.014 lembar saham, proporsi kepemilikan 30 persen.
Tahun 2000 dengan lembar saham yang masih sama, proporsi kepemilikan turun 26,25 persen.
Terakhir tahun 2015, kepemilikan saham DKI Jakarta sebanyak 210.200.700 lembar saham, namun proporsi kepemilikan tetap sama di angka 26,25 persen.
Meski secara lembar saham milik Pemprov DKI meningkat, akan tetapi proporsi kepemilikan saham justru semakin menurun.
Riyadi mengatakan, penyebabnya adalah mitra pemilik saham semakin banyak memiliki saham yang ada di PT Delta Djakarta yang semakin berkembang.
"Penurunan (proporsi) ini terjadi karena ada penambahan (jumlah) saham dari mitra pemilik saham yang lain," kata Riyadi.
Hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih memegang 26,25 persen saham PT Delta Djakarta atau sebanyak 210.200.700 lembar saham.
Sedangkan saham mayoritas dipegang oleh San Miguel Malaysia Pte dengan kepemilikan 58,33 persen atau 467.061.150 lembar saham.
Sisanya 15,41 persen atau sejumlah 123.397.200 lembar saham dimiliki oleh publik.
Riyadi menjabarkan, keuntungan Pemprov DKI dari penanaman saham ke PT Delta Djakarta Tbk masuk dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Deviden dengan rata-rata per tahun Rp 50 miliar," kata Riyadi.
Meski selalu memberikan deviden, saham milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta tetap akan dijual karena berkaitan dengan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal tersebut tertuang dalam Amanat RPJMD tahun 2017-2022 dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018.
Baca juga: Wagub DKI Sebut Penjualan Saham Perusahaan Bir Belum Direspons DPRD
PT Delta Djakarta dinilai sebagai salah satu bisnis yang relevan dengan arah pembangunan DKI Jakarta.
Kepemilikan saham di Delta Jakarta juga dinilai tidak memberikan manfaat umum untuk masyarakat DKI Jakarta.
Alasan lain Pemprov DKI menjual saham PT Delta Djakarta untuk mengoptimalisasi kemanfaatan bagi pembangunan di Jakarta.
Riyadi menjelaskan, jika saham Delta Djakarta dijual, Pemprov DKI akan mendapat uang Rp 800 miliar dan bisa menggunakan uang tersebut untuk pembangunan sekolah, rumah sakit hingga sambungan air bersih.
Namun, pelepasan saham tersebut belum mendapatkan dukungan penuh dari DPRD DKI Jakarta.