Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Pemotongan BST, Wagub DKI Sebut Mustahil karena Alasan Ini

Kompas.com - 12/03/2021, 21:53 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan tidak ada potongan sedikit pun dalam penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Pemprov DKI Jakarta.

Dia bisa menjamin hal tersebut karena penyaluran BST dari Pemprov DKI Jakarta ke penerima manfaat dilakukan langsung melalui transfer bank.

"Jadi tidak mungkin ada pemotongan karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tidak akan berkurang satu perak pun," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Ketua F-Gerindra Ungkap Dana BST Disunat, Wagub DKI: Tidak Mungkin

Riza mengatakan, siapapun yang melaporkan ada pemotongan BST dari DKI Jakarta, harap dapat membuktikan di mana peristiwa pemotongan itu terjadi.

Dia juga meminta agar warga yang merasa BST-nya dipotong untuk segera melaporkan ke Pemprov DKI Jakarta.

"Silakan buktikan kalau ada yang disampaikan dipotong, silakan protes" ucap Riza.

Dia juga berjanji akan melakukan sanksi yang sangat berat apabila terbukti pihak Bank DKI melakukan pemotongan BST kepada penerima manfaat.

Baca juga: Pemprov DKI Mutakhirkan Data, Penerima BST di Jakarta Berkurang 186.882 KK

Riza kembali menegaskan pemotongan BST tidak mungkin terjadi karena anggaran untuk BST dari APBD DKI Jakarta langsung ditransfer tanpa ada perantara lain.

"Tidak mungkin bansos dipotong, kenapa? Karena yang jadi kewajiban kami Pemprov kami sampaikan APBD (langsung ditransfer) melalui Bank DKI langsung masuk ke ATM," kata Riza.

Diduga BST dipotong dari jalur Kementerian Sosial

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra menduga laporan dugaan pemotongan BST terjadi dari jalur pemberian BST Kementerian Sosial (Kemensos).

Pasalnya, sistem penyaluran BST yang ditanggung Kemensos dari PT Pos Indonesia yang mungkin terjadi permainan oknum.

"(Kemungkinan) Kemensos melalui via Pos, kalau Pos nggak pakai ATM," kata Syarif.

Meski demikian, Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini mengatakan akan meminta keterangan Dinsos DKI untuk mengetahui apakah pemotongan terjadi di penyaluran BST Pemprov DKI atau tidak.

"Kalau saya berpendapat kecil kemungkinan (pemotongan terjadi) dari Dinsos DKI, kalau (terjadi) dari Kemensos, itu bukan domain DKI," kata Syarif.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani mengatakan terdapat laporan oknum yang melakukan pemotongan BST yang diterima masyarakat.

Dia berharap Dinsos DKI bisa melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima oleh Fraksi Gerindra.

"Memang masih banyak oknum yang melakukan pemotongan dana bantuan tunai dan ini memang enggak bisa dipukul rata, karena ini masih kasus per kasus. Jadi sebaiknya bantuan tunai langsung ini ada evaluasi supaya ada perbaikan ke depannya," kata Rani, Rabu (10/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Megapolitan
Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Megapolitan
Pedagang Pigura di Jakpus 'Curi Start' Jualan Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Jakpus "Curi Start" Jualan Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Megapolitan
Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai 'Cutter' juga Lukai Warga Rusun

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai "Cutter" juga Lukai Warga Rusun

Megapolitan
Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Megapolitan
Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Megapolitan
Penyesalan Kekasih Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading, Minta Maaf Tinggalkan Korban Saat Tengah Pendarahan

Penyesalan Kekasih Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading, Minta Maaf Tinggalkan Korban Saat Tengah Pendarahan

Megapolitan
Seorang Pria Peluk Paksa Gibran yang Sedang Berkunjung di Rusun Muara Jakarta Utara

Seorang Pria Peluk Paksa Gibran yang Sedang Berkunjung di Rusun Muara Jakarta Utara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com