Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga ASN dan DPRD Seharusnya Divaksinasi Bersama Masyarakat Umum

Kompas.com - 18/03/2021, 21:45 WIB
Tria Sutrisna,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

TANGSEL, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, keluarga pegawai pemerintah kota dan DPRD Tangerang Selatan masuk kategori masyarakat umum dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Keluarga, misalnya istri atau suami, yang memang tidak termasuk pekerja publik, tidak memiliki masalah kesehatan atau tidak termasuk disabilitas, berarti masuk kategori masyarakat umum," ujar Dicky kepada Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Menurut dia, anggota keluarga atau kerabat pejabat yang bukan petugas pelayanan publik tidak masuk sasaran prioritas penerima vaksin Covid-19 tahap kedua.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua Dosis Pertama di Tangsel Baru Terealisasi 79 Persen

Dengan begitu, mereka seharusnya baru bisa menjalani vaksinasi Covid-19 pada tahap terakhir yang akan menyasar masyarakat umum.

"Ya dia akan menjadi posisi terakhir menerima vaksin. Itu urutan yang berlaku universal," ungkapnya.

Pemerintah pusat, kata Dicky, telah menentukan kelompok prioritas penerima vaksin berdasarkan tingkat risiko paparan Covid-19. Pengelompokan dilakukan karena masih terbatasnya dosis vaksin yang tersedia.

Sementara target jangka pendek dari pelaksanaan vaksinasi adalah menekan tingkat kesakitan dan kematian akibat Covid-19.

"Harus kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai target, terutama jangka pendek," kata Dicky.

Kerabat anggota DPRD dan Pegawai Pemkot Ikut Vaksin

Kerabat anggota DPRD hingga keluarga pegawai pemerintah kota ditemukan menjalani vaksinasi Covid-19 di RSU Tangerang Selatan, Selasa lalu. Sejumlah orang yang bukan sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua itu mengaku baru menjalani penyuntikan vaksin dosis pertama.

Salah satunya adalah Leo. Dia mengaku mendapat jatah vaksin setelah didaftarkan oleh keluarganya yang merupakan anggota DPRD Tangerang Selatan.

Baca juga: Sekretaris DPRD Tangsel: Keluarga Anggota Dewan Bukan Prioritas Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua

"Dari keluarga sih, orang DPRD," ujar Leo di lokasi seperti dilaporkan Tribun Jakarta, Selasa.

Dia kemudian menceritakan pengalaman pertamanya menjalani vaksinasi Covid-19. Menurut Leo, tidak ada efek samping apapun seperti informasi yang ketahuinya.

"Enggak, bahkan katanya tangannya bakal lemas saja, tapi ini enggak lemas, biasa saja sih," pungkas Leo.

Selain Leo, terdapat peserta vaksinasi Covid-19 bernama Asmoro Pujo (71).

Warga lanjut usia itu bisa menjadi peserta vaksinasi Covid-19 karena masih berkerabat dengan anggota DPRD Tangerang Selatan.

Namun, dia tidak mengungkapkan sosok anggota DPRD Tangerang Selatan yang dimaksud.

"Iya dari anggota DPRD teman-teman di situ lah," kata Pujo.

Ditemukan pula rombongan berjumlah tiga orang yang mengaku anggota keluarga pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Seorang ibu yang mengaku istri pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta dua anaknya bisa mendapatkan jatah vaksin tahap kedua.

"Dinas mananya, kami kan cuma istri ya jadi enggak terlalu ini ya," ujar wanita yang enggan menyebutkan namanya itu.

"Iya didaftarin, iya bertiga, ini keluarga," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Megapolitan
Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Megapolitan
Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Megapolitan
Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Megapolitan
Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com