Kepala Damkar Depok Janji Kooperatif Hadapi Kasus Dugaan Korupsi di Instansinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Gandara Budiana, menegaskan akan kooperatif mengikuti proses hukum terkait dugaan korupsi di instansi yang dipimpinnya. Dugaan korupsi ini mencuat setelah disuarakan Sandi, salah satu anggota Damkar Depok.

"Berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan PDL (pakaian dinas lapangan) dan pemotongan insentif di lingkungan Damkar Depok yang telah disampaikan oleh Saudara Sandi kepada media, kami tetap akan kooperatif mengikuti mekanisme yang berlaku," kata Gandara dalam keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Kepala Dinas Damkar Depok Klarifikasi Dugaan Korupsi yang Diungkap Anggotanya

Gandara menegaskan, sikap kooperatif itu telah ditunjukkan dengan kehadiran sejumlah pejabat Dinas Damkar Depok saat memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polres Metro Depok.

"Hingga saat ini, setelah tiga hari berturut-turut, pejabat kami datang ke Polres Kota Depok untuk dimintai keterangan untuk kasus-kasus tersebut," ujarnya.

Dia juga akan bersikap kooperatif dengan Inspektorat maupun aparat penegak hukum lainnya dalam upaya menindaklanjuti kejelasan kasus itu.

"Proses klarifikasi sedang dilakukan oleh pihak internal maupun dari aparat penegak hukum. Kami akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku," ujar Gandara.

Kasus dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok itu sebelumnya diungkap Sandi melalui media sosial dan kemudian viral sehingga mulai diselidiki kepolisian dan kejaksaan.

Sandi membeberkan sejumlah contoh dugaan korupsi di tempatnya bekerja. Ia menilai telah terjadi mark-up dalam pengadaan sejumlah alat petugas Damkar.

Baca juga: Belum Temui Aparat dan Kementerian, Sandi Pembocor Dugaan Korupsi Damkar Depok Tunggu Kuasa Hukum

“Kami tahulah (sebagai) anggota lapangan, kami tahu kualitas, seperti harga selang dia bilang harganya jutaan rupiah, akan tetapi selang sekali pakai hanya beberapa tekanan saja sudah jebol,” kata Sandi.

Dia juga mengemukakan soal pengadaan sepatu pakaian dinas lapangan (PDL) yang antara mutu dengan harganya tak sebanding. Sepatu itu hasil pengadaan pada 2018 lalu.

Dari penelusuran Kompas.com lewat situs resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pagu anggaran pengadaan dengan item bernama "Belanja Sepatu PDL Pemadam Kebakaran" itu mencapai Rp 199,75 juta untuk 235 pasang sepatu. Itu berarti, harga setiap pasang sepatu itu sekitar Rp 850.000.

Sandi mempertanyakan mutu sepatu itu. Dia misalnya menyebutkan, sepatu-sepatu PDL itu tak dilengkapi besi pengaman sebagaimana lazimnya. Dia telah menyerahkan sejumlah barang bukti ke kejaksaan terkait kasus itu.

"Saya lihat di online dengan gambar yang persis, kualitas yang sama, merek yang sama, itu kisaran Rp 400.000," ujarnya.

Selain pengadaan perlengkapan yang tak sesuai spesifikasi, Sandi juga mengaku tak menerima hak-hak finansial secara penuh.

“Hak-hak kami, pernah merasakan anggota disuruh tanda tangan Rp 1,8 juta, menerima uangnya setengahnya Rp 850.000. Itu dana untuk nyemprot (desinfektan) waktu zaman awal Covid-19," kata dia.