Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Kompas.com - 07/05/2021, 11:56 WIB
Suasana terminal bus Kalideres, Rabu (5/5/2021). Kompas.com/Sonya Teresa Suasana terminal bus Kalideres, Rabu (5/5/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan masih banyak warga yang bingung dengan ketentuan dan pemberlakuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Terutama untuk warga Jakarta yang hendak keluar daerah saat periode larangan mudik 6-17 Mei 2021.

"Masih banyak yang bingung, SIKM itu hanya untuk arus balik saat mau masuk ke Jakarta atau sedari awal keluar Jakarta sudah pegang SIKM," kata August dalam keterangan tertulis, Jumat (7/5/2021).

August mengatakan masyarakat bingung karena sosialisasi dari pemerintah sangat minim mengenai SIKM.

Baca juga: Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Pemprov DKI, kata August, menerbitkan aturan penerbitan SIKM dua hari sebelum diberlakukan larangan mudik dan tanpa adanya sosialisasi yang baik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Waktu sosialisasi yang singkat hanya akan menyulitkan petugas di lapangan yang terpaksa menghadapi amukan warga yang tidak tahu aturan baru ini," ucap dia.

Padahal, August bertutur, pengurusan SIKM membutuhkan sejumlah surat keterangan sebagai syarat sehingga butuh waktu untuk mengurusnya.

Sosialisasi yang minim, menurut dia, akan berdampak pada urusan administrasi di tempat-tempat pembuat surat keterangan seperti fasilitas kesehatan dan kelurahan.

"Ini yang harus dijelaskan ke masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Selain itu, August juga menyoroti fasilitas Jakevo yang menjadi satu-satunya situs pengajuan SIKM selama larangan mudik berlangsung.

Dia khawatir situs terlalu banyak mengakses sehingga tidak bisa melayani pengajuan SIKM secara maksimal.

"Jangan sampai situs tidak bisa diakses karena kelebihan beban dan ini menjadi alasan warga untuk tidak mengurus SIKM," kata dia.

Seperti diketahui sebelumnya pelaku perjalanan keluar daerah Jabodetabek diwajibkan untuk membawa dokumen perjalanan berupa SIKM dan hasil tes Covid-19.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis Ini, Rizieq Shihab Akan Sampaikan Duplik Kasus Tes Usap RS Ummi

Kamis Ini, Rizieq Shihab Akan Sampaikan Duplik Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Megapolitan
UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Megapolitan
Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Megapolitan
Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Megapolitan
Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Megapolitan
Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Megapolitan
ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

Megapolitan
Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Megapolitan
Lurah Ciganjur Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Ditutup 2 Hari

Lurah Ciganjur Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Ditutup 2 Hari

Megapolitan
Plt Wali Kota Jaksel Sebut TNI AU Tawarkan Lakespra Dr Saryato sebagai Tempat Isoman

Plt Wali Kota Jaksel Sebut TNI AU Tawarkan Lakespra Dr Saryato sebagai Tempat Isoman

Megapolitan
Antisipasi Graha Wisata Ragunan Penuh, Pemkot Jaksel Siapkan Rusun Pasar Rumput

Antisipasi Graha Wisata Ragunan Penuh, Pemkot Jaksel Siapkan Rusun Pasar Rumput

Megapolitan
PPDB SD di Kota Tangerang Jalur Zonasi Dibuka, Posko bagi Orangtua yang Gaktek Disiapkan

PPDB SD di Kota Tangerang Jalur Zonasi Dibuka, Posko bagi Orangtua yang Gaktek Disiapkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X