Pihak Korban Pemerkosaan Anak Anggota DPRD Bekasi Mengaku Pernah Diancam dan Diintimidasi

BEKASI, KOMPAS.com - D (43), ayah korban pemerkosaan dengan tersangka AT (21), anak anggota DPRD Kota Bekasi berinisial IHT, mengaku pernah mendapatkan intimidasi dan ancaman.

Intimidasi dan ancaman itu, menurut dia, terjadi setelah kasus ini dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota pada 12 April 2021.

"Sebagai korban, kalau intimidasi, dari awal saya juga sudah terima. Intimidasi, ancaman-ancaman, terakhir kurang lebih sekitar tanggal 17 April 2021," kata D kepada wartawan, Rabu (20/5/2021).

"Saat itu saya menghadirkan saksi dan memang di tengah malam ada motor datang, ketuk-ketuk pintu sehabis saya membawa saksi ke Polres Metro Bekasi Kota, 17 April 2021," jelasnya.

Baca juga: Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Tak hanya itu, D mengaku bahwa intimidasi juga datang menghampiri putrinya yang notabene korban, melalui chat-chat dari akun-akun media sosial yang berlainan.

"Kesatu, pernah ada kata-kata kasar. Kedua, sudah jelas ancaman," ujarnya.

"Itu nanti akan kita buka di saat yang tepat di depan mata aparat hukum. Semua bukti kita simpan semua," lanjut D.

D mengaku tak terkejut kaburnya pelaku. Sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa pelaku bakal kabur jika tidak segera ditangkap.

"Saya, dari awal laporan (12 April 2021), sudah memberikan informasi ada indikasi dia melarikan diri," ungkap D.

"Kalau pelaku melarikan diri, ya, itu hak dia. Yang jelas, saya bicara hukum adalah hukum," ia menambahkan.

D mendesak polisi menjalankan tugasnya secara independen untuk mengusut kasus yang menimpa anaknya.

Baca juga: Anak Anggota DPRD Bekasi yang Terjerat Pemerkosaan Remaja Kabur, Ayah Korban: Dari Awal Saya Sudah Bilang

Apalagi, selain diperkosa, korban juga diduga dipaksa jadi PSK dan disekap oleh AT yang memegang kendali bisnis prostitusi itu.

Polisi mengklaim telah dua kali memanggil AT untuk diperiksa, namun mangkir. AT belum dijemput paksa hingga sekarang.

"Saya menuntut kepolisian menjalankan tugasnya secara independen tanpa di bawah tekanan dan netral untuk membuktikan di mata hukum," kata D.

Kuasa hukum IHT, Bambang Sunaryo, sebelumnya mengklaim bahwa keluarga juga tidak tahu-menahu keberadaan AT sejak Januari.