Jokowi Minta Kapasitas Sekolah Tatap Muka 25 Persen, Wagub DKI: Lebih Mudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, permintaan Presiden Joko Widodo untuk membuka sekolah tatap muka dengan kapasitas kelas 25 persen dinilai mudah untuk Pemprov DKI Jakarta.

Dia mengatakan, Pemprov DKI sudah melakukan uji coba belajar tatap muka dengan kapasitas 50 persen.

"Kalau (kapasitas kelas) 25 persen lebih mudah, kan (uji coba pernah dilakukan) 50 persen, malah lebih mudah (diterapkan 25 persen), lebih kecil," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Pembelajaran Tatap Muka Digelar Ekstra Hati-hati, Ini 5 Instruksinya

Riza menjelaskan, permintaan Presiden Jokowi menjadi perhatian Pemprov DKI dengan memastikan faktor kesehatan anak.

Jika dari pemerintah pusat sudah mempertimbangkan belajar tatap muka dilakukan dengan 25 persen kapasitas kelas, Riza mengatakan, Pemprov DKI akan mendukung kebijakan tersebut.

"Kalau memang 25 persen yang terbaik kenapa tidak, kita dukung masukan dari Pak Presiden," ucap dia.

Namun sebelum membuat keputusan, Pemprov DKI akan menggelar diskusi lebih dalam bersama forum komunikasi pimpinan daerah.

Begitu juga dengan epidemiolog, orangtua siswa, dan pemerintah pusat.

"Semua keputusan yang diambil oleh kami Pemprov, pak Gubernur selalu mendengarkan masukan, berdialog dari berbagai pihak, tidak terkecuali pemerintah pusat," kata dia.

Baca juga: Situs PPDB Jakarta Eror, Akun Anies dan Disdik DKI Diserbu Orangtua Siswa

Sebelumnya, Presiden Joko widodo menyampaikan pembelajaran tatap muka harus dilakukan ekstra hati-hati, salah satunya dengan menerapkan kapasitas maksimal 25 persen.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin.

"Bapak Presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap muka dilakukan secara terbatas," kata Budi.

Pertama, instruksi Presiden, pembelajaran tatap muka hanya boleh maksimal 25 persen dari total siswa.

Kedua, pembelajaran tatap muka tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan.

"Ketiga, setiap hari maksimal hanya dua jam (pembelajaran). Keempat, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orangtua. Kelima, semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum dimulai (pembelajaran tatap muka)," ucap Budi.

"Jadi mohon kepada kepala daerah, karena vaksin kita kirim ke daerah, prioritaskan guru dan lansia. Guru harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan," kata Jokowi.

Baca juga: Daftar 83 Sekolah di Jakarta yang Gelar Uji Coba Belajar Tatap Muka Tahap 2

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran tatap muka tetap akan digelar pada Juli 2021.

Namun, Nadiem menekankan bahwa orangtua memiliki hak mutlak menentukan apakah anaknya sudah boleh ikut sekolah tatap muka atau belum.

“Itu hak prerogatif orangtua untuk memilih anaknya mau belajar tatap muka atau belajar jarak jauh,” ucap Nadiem dari laman Kemendikbud-Ristek.

Nadiem lantas mengungkapkan hasil dari berbagai survei yang dihimpun maupun yang dilakukan Kemendikbud-Ristek.

Ia menyebutkan, mayoritas peserta didik dan orangtua sudah ingin tatap muka.

“Hampir 80 persen sudah ingin tatap muka. Karena juga sudah lebih percaya diri dengan protokol kesehatan,” kata dia.