Susahnya Mengajukan STRP di Situs Jakevo Milik Pemprov DKI...

Kompas.com - 05/07/2021, 16:19 WIB
Cara buat STRP untuk pekerja DKI Jakarta screenshootCara buat STRP untuk pekerja DKI Jakarta
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan dadakan berbentuk Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) yang menjadi tiket lolos penyekatan bagi pekerja sektor esensial dan kritikal di Jakarta.

Kebijakan tersebut terkesan mendadak karena sosialisasi pertama kali diunggah melalui akun instagram Pemprov DKI Jakarta Minggu (4/7/2021) kurang lebih pukul 22.00 WIB untuk diterapkan keesokan paginya.

Namun setelah sosialisasi dipublikasikan pada akun sosial media Pemprov DKI Jakarta, sistem aplikasi pengajuan STRP ternyata tidak siap.

Baca juga: Ribuan Pekerja Dipaksa Putar Balik karena STRP, Pemprov DKI Ganti Pakai Surat Keterangan

Kompas.com mencoba mengakses jakevo.jakarta.go.id pada Senin (5/7/2021) pagi pukul 06.30 WIB, masih belum ada pilihan pengajuan STRP di situs tersebut.

Ketidaksiapan Pemprov DKI untuk memberikan layanan permohonan STRP juga diakui oleh Kepala Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Khalid Triyanto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menyebut kebijakan mendadak ini membuat kantor Disnakertrans diserbu komplain oleh para pengusaha sektor esensial dan kritikal yang karyawannya disekat. Padahal sektor-sektor tersebut diizinkan beroperasi di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Karena Jakevo ini kan crowded (gangguan karena ramai diakses)" kata Khalid saat dihubungi melalui telepon.

Kompas.com kembali mencoba mengakses jakevo.jakarta.go.id pukul 15.00 WIB. Jakevo sempat menayangkan laman utama dari website tersebut dengan tampilan sosialisasi dan cara pengajuan STRP.

Baca juga: Mobilitas Masih Tinggi pada Hari Ketiga PPKM Darurat, Ada yang Sudah WFH tapi Mau Masuk Jakarta

Terdapat pop up STRP dengan logo bintang di samping kiri situs. Namun ketika di-klik, laman itu berubah menjadi laman putih dengan tulisan di pojok kiri atas "Connection timed out".

Padahal, laju unduh dan unggah internet Kompas.com saat mencoba mengakses situs ini berada di angka rata-rata 10 megabyte per detik lewat uji kecepatan internet M-Lab.

Hingga pukul 15.50 WIB situs yang digadang menjadi harapan ribuan pekerja Jakarta untuk bisa lolos penyekatan itu belum bisa diakses.

Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan singkat ke Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra terkait gangguan situs perizinan milik Pemprov DKI ini.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari DPMPTSP DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, Reuni 212 Akan Digelar di Patung Kuda meski Belum Kantongi Izin

Hari Ini, Reuni 212 Akan Digelar di Patung Kuda meski Belum Kantongi Izin

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Berpotensi Hujan

Megapolitan
Yayasan Az Zikra Tolak Pelaksanaan Reuni 212 di Masjid Miliknya di Bogor

Yayasan Az Zikra Tolak Pelaksanaan Reuni 212 di Masjid Miliknya di Bogor

Megapolitan
Syarat Pendaftar Kartu Anak Jakarta (KAJ), Terima Rp 300.000 Per Bulan

Syarat Pendaftar Kartu Anak Jakarta (KAJ), Terima Rp 300.000 Per Bulan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Ancaman Pidana untuk Peserta Reuni 212 | Aturan Terbaru Masuk Mal di Jakarta

[POPULER JABODETABEK] Ancaman Pidana untuk Peserta Reuni 212 | Aturan Terbaru Masuk Mal di Jakarta

Megapolitan
ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

Megapolitan
Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Megapolitan
Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Megapolitan
PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

Megapolitan
Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Megapolitan
Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Megapolitan
Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Megapolitan
UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.