Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngototnya Pemprov DKI Mau Gelar Formula E di Tengah Kesulitan Atasi Pandemi Covid-19

Kompas.com - 16/07/2021, 09:53 WIB
Singgih Wiryono,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin membatalkan penyelenggaraan Formula E yang sudah lama direncanakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Padahal, saat ini DKI Jakarta sedang kelimpungan menangani pandemi Covid-19 yang kasusnya terus saja menanjak.

Jumlah kematian pasien Covid-19 dalam dua pekan terakhir di Jakarta mencapai 1.215 kasus dan jumlah kasus aktif Covid-19 per 15 Juli 2021 sebanyak 109.276. Kasus kematian tenaga kesehatan mencapai sembilan orang pada 7-14 Juli.

Baca juga: Ogah Batalkan Formula E, Wagub DKI: Harapan Kita 2022 Terlaksana

Tak kalah mengkhawatirkan adalah penyebaran Covid-19 pada anak usia 0-18 tahun yang mencapai 12.734 terhitung dari 9-15 Juli 2021.

Namun,kondisi itu tak membuat DKI Jakarta memutuskan untuk membatalkan gelaran Formula E. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan kode bahwa penyelenggaraan Formula E akan jalan terus.

"Harapan kami (ajang balap Formula E) di tahun 2022 bisa dilaksanakan," kata Riza, Kamis (15/7/2021) malam.

Rencana penyelenggaran balap mobil listrik itu, kata Riza, dilimpahkan ke PT Jakarta Propertindo. Perusahaan itu yang mengatur Jakarta bisa mendapat tempat dalam jadwal penyelenggaraan Formula E 2022 nanti.

Riza menegaskan, Formula E yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI senilai Rp 1,6 triliun itu harus tetap terselenggara.

"Ya tentu (tidak akan batal), harapan kami program yang sudah dicanangkan, dijadwalkan, diagendakan tidak batal dan dapat dilaksanakan sebaik mungkin," kata dia.

Tak ada jaminan terselenggara di 2022

Project Director Sportainment PT Jakpro M Maulana tidak bisa menjamin Formula E bisa terselenggara di Jakarta tahun 2022.

Nama Jakarta tidak ada dalam jadwal sementara ajang balap Formula E tahun depan yang dikeluarkan pihak penyelenggara Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E.

Maulana mengatakan, hingga saat ini Pemprov DKI masih berkomunikasi dengan pihak penyelenggara agar Formula E bisa tetap hadir di Jakarta.

"Jadwal Formula E yang ada sekarang masih provisional, yang artinya masih sementara. Semua pihak masih melakukan koordinasi untuk mendapatkan yang terbaik," kata Maulana.

Ketidakpastian penyelenggaraan Formula E itu juga ditambah dengan belum adanya sirkuit. Sebelumnya sirkuit direncanakan dibangun di Monas tetapi kemudian dibatalkan. Hingga saat ini, penentuan lokasi sirkuit balap untuk adu cepat mobil listrik itu belum ditentukan.

Baca juga: Desakan pada Anies untuk Tarik Kembali Uang Formula E yang Terancam Batal demi Penanganan Covid-19

"Masih dalam pembahasan, di manapun sirkuitnya nanti, semoga akan menjadi cermin terbaik untuk kota Jakarta dan Indonesia ke dunia internasional," tutur Maulana, Jumat ini.

Formula E didesak dibatalkan

Desakan agar Pemprov DKI membatalkan ajang Formula E datang dari DPRD DKI Jakarta, terutama dari Komisi E yang merupakan mitra kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra, meminta Anies segera menarik uang yang sudah disetor dan menggeser pos anggaran penyelenggaraan Formula E untuk pengananan Covid-19.

"Jangan bilang Jakarta tidak punya dana untuk pandemi Covid-19 kalau belum mau memperjuangkan pengembalian dana 1 triliun di Formula E," ujar Anggara, Selasa lalu.

Ambisi pamer di ajang Formula E, kata Anggara, harus dilupakan demi kemaslahatan warga Jakarta yang saat ini sedang susah diterpa badai pandemi Covid-19.

"Sebaiknya lupakan saja ambisi menyelenggarakan Formula E dan tarik kembali uang rakyat yang nilainya hampir 1 triliun rupiah. Jangan lagi banyak beralasan dan retorika kosong," kata dia.

Desakan juga datang dari Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak. Dia meminta semua anggaran penyelenggaraan Formula E ditarik untuk penanggulangan Covid-19.

Politikus PDI-P itu menilai, uang penyelenggaraan yang dibebankan pada APBD DKI senilai Rp 1,6 triliun bisa digunakan untuk kebutuhan penanganan pandemi. Uang itu bisa digunakan untuk penambahan tenaga kesehatan di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Taruna STIP Tewas Dianiaya, Polisi Ungkap Pemukulan Senior ke Junior Jadi Tradisi 'Penindakan'

Taruna STIP Tewas Dianiaya, Polisi Ungkap Pemukulan Senior ke Junior Jadi Tradisi "Penindakan"

Megapolitan
Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Megapolitan
Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Megapolitan
Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Megapolitan
Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Megapolitan
Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Megapolitan
Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Megapolitan
Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Megapolitan
Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Megapolitan
Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com