Pemprov DKI Minta Revisi Perda Covid-19 Tak Dipandang sebagai Pemidanaan Warga

Kompas.com - 21/07/2021, 16:29 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/6/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/6/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta semua pihak tidak melihat usulan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Covid-19 sebagai bentuk Pemprov DKI memidanakan masyarakat.

Dia meminta semua memahami bahwa tujuan revisi Perda Covid-19 untuk mencapai tujuan bersama, yakni memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Tujuan pemidanaan (dalam revisi perda) dipahami tidak untuk menghukum masyarakat, melainkan tercapainya tujuan bersama dari masyarakat itu sendiri," kata Riza dalam pidato di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Draf Revisi Perda Covid-19 Jakarta: Satpol PP Boleh Jadi Penyidik Pelanggaran Prokes

Riza mengatakan, dengan adanya revisi Perda Covid-19, penanggulangan Covid-19 di Jakarta diharapkan bisa dijalankan secara efektif.

Pada akhirnya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kembali terjamin seperti sebelum pandemi Covid-19 muncul dan menyebar di Indonesia.

Riza juga berharap, usulan revisi Perda Covid-19 tidak menimbulkan benturan antara masyarakat dengan penegak hukum di lapangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Penegakan perda secara humanis harus dikedepankan sehingga tidak terjadi kegaduhan yang menyita perhatian publik," ucap dia.

Baca juga: Draft Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta, Tidak Pakai Masker Bisa Dipenjara 3 Bulan

Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, perspektif hak asasi manusia harus menjadi prioritas aparat penegak perda sehingga konflik bisa diminimalisasi atau bahkan dihindari.

"Perasaan masyarakat sensitif akibat dampak pandemi Covid-19 merasuk ke kehidupan perekonomian mereka, harus dijaga," ucap Riza.

Selain harus bersikap humanis, kata Riza, penegak pelanggaran protokol Covid-19 harus menjalankan aturan sesuai prinsip keadilan.

"Penegakan hukum tidak dijalankan secara tajam ke bawah tumpul ke atas, sekali lagi penegakan prokes ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama dalam menuntaskan penanggulangan Covid-19," ucap Riza.

Baca juga: Pemprov DKI Revisi Perda Covid-19 karena Sanksinya Belum Berikan Efek Jera

Sebagai informasi, terdapat dua usulan perubahan Perda Covid-19 Nomor 2 Tahun 2020 berupa penambahan pasal di dalam perda.

Pasal pertama yaitu Pasal 28A tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari Satpol PP yang diberikan kewenangan untuk menyidik pelanggaran pidana dalam Perda Covid-19.

Sedangkan pasal kedua adalah penambahan pasal pidana yang diberi nomor Pasal 32A. Pasal ini memuat hukuman pidana penjara untuk pelanggaran protokol kesehatan yang berulang, baik perorangan dengan pelanggaran tidak menggunakan masker hingga pelanggaran tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Megapolitan
Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Megapolitan
Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

Megapolitan
Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Megapolitan
Soal Penyebab Kecelakaan 'Adu Banteng' di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Soal Penyebab Kecelakaan "Adu Banteng" di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Megapolitan
Motor 'Adu Banteng', Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Motor "Adu Banteng", Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Megapolitan
Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Megapolitan
Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Megapolitan
Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Megapolitan
Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Megapolitan
Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat 'Crowd Free Night'

Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat "Crowd Free Night"

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.