Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Kritik 2 Pos Penyekatan di Kota Tangerang Tanpa Penjaga, Kapolres: Petugas Butuh Istirahat

Kompas.com - 28/07/2021, 16:22 WIB
Muhammad Naufal,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Deonijiu de Fatima menanggapi kritik Ombudsman Banten terkait dua posko penyekatan di Kota Tangerang yang kosong tanpa penjagaan kepolisian pada tanggal 26-27 Juli 2021.

Pendirian posko itu dalam rangka penegakkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak 3 Juli-2 Agustus 2021.

Deonijiu mengatakan, pihaknya masih melakukan penyekatan pada saat penerapan PPKM level 4 ini.

Baca juga: Jokowi Tak Temukan Obat Pasien Covid-19 di Apotek, tapi Dijual Bebas di Grup Jual Beli Sepeda hingga Marketplace

Teknis penyekatan di posko Jalan Daan Mogot, Batuceper, dan Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, serupa dengan saat PPKM darurat diterapkan.

Berkait dua posko yang sempat kosong, Deonijiu mengaku, personel kepolisian memang beristirahat saat pengguna jalan sudah sepi.

"Jadi, mana kala pengguna jalan sudah sepi, petugas kan manusia juga mereka butuh istirahat," ungkapnya dalam rekaman suara, Rabu (28/7/2021).

Deonijiu menambahkan, personel baru berjaga kembali di posko penyekatan pada saat tingginya arus lalu lintas.

Dengan demikian, pos penyekatan itu tidak dijaga selama 24 jam.

"Kemudian ada jam tertentu mulai padat, mereka baru melakukan pengecekan," tuturnya.

Deonijiu juga menanggapi kritik Ombudsman berkait sejumlah kafe atau warung yang didapati masih beroperasi di atas pukul 21.00 WIB dan masih menerima pengunjung.

Baca juga: Bunuh Istrinya di Rumah, Lansia 70 Tahun Kini Terancam Hukuman Mati

Dia menyebut, pihaknya telah berpatroli setiap malam bersama dengan sejumlah instansi lain.

Saat ditemukan ada pelaku usaha yang melanggar aturan, petugas menutup lokasi tersebut.

"Kami harus tetap sabar untuk memberikan pengertian kepada mereka agar bisa menekan angka Covid-19," tutur Deonijiu.

Kepala Ombudsman Banten, Dedy Irsan sebelumnya berujar, kritik itu berdasar pantauan Ombudsman Banten terhadap posko penyekatan di dua titik di Kota Tangerang pada 26-27 Juli 2021.

"Di Batuceper, sejak pukul 20.25 WIB- pukul 20.55 WIB, tidak ada petugas sama sekali yang berjaga. Sementara, di Jatiuwung, pos juga kosong pada pukul 21.29 WIB-21.51 WIB," kata Dedy dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

"Padahal, menurut keterangan petugas yang datang kemudian, pos harus senantiasa dijaga karena PPKM diberlakukan selama 24 jam dan kegiatan intensif biasa dilakukan hingga pukul 22:00," ujar dia.

Baca juga: Anies: Jangan Jadi Penjahat Kemanusiaan di Tengah Pandemi Covid-19

Hasil pemantauan lain, sejumlah tempat makan dan kafe juga didapati masih beroperasi melebihi pukul 21.00 WIB. 

Tempat-tempat itu juga masih menerima pengunjung yang makan di lokasi.

Sejumlah pelaku usaha tersebut, kata Dedy, berlokasi di Jalan Daan Mogot.

Dia meminta, kekosongan personel di posko penyekatan serta jam operasional pelaku usaha dapat menjadi perhatian khusus Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, serta Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Deonijiu de Fatima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com