Insiden Pungutan Bansos Tunai di Depok, Penyaluran Diduga Tidak Door To Door

DEPOK, KOMPAS.com - Sebagian warga Depok mengeluhkan adanya potongan dan pungutan dari pengurus lingkungan ketika mereka hendak mengambil bantuan sosial tunai (BST).

Keluhan ini kemudian diunggah ke akun-akun media sosial. Pada akun @infodepok_id, misalnya, warga menyebut bahwa potongan bervariasi antarwilayah, dari Rp 30.000 sampai Rp 50.000.

Pungutan ini praktis membuat nominal BST yang seharusnya mereka jadi terpotong karena harus ada biaya lebih yang dikeluarkan.

Baca juga: Unggahan Viral Potongan BST untuk Bensin Ambulans di Depok, Ini Klarifikasi Ketua RW

"Saudara saya sudah dapat uang saja 600, ada potongan 50 per orang alasannya untuk diberikan kepada kantor pos," tulis salah satu warganet.

"Sama, di tempat saya juga di Pancoran Mas 50rb per KK," sahut yang lain.

"20rb min, buat upah capek katanya," tambah warganet lain.

"Emak gue disuruh bayar 30rb kalau mau ambil suratnya," netizen lain menimpali.

"Tempat saya dipotong 50rb sama RT-nya langsung. Ditanya buat apa, nggak dijawab. Bilangnya per KK dipotong 50rb," jawab yang lain.

Baca juga: Kabar Viral Bansos Tunai Dikutip untuk Servis Ambulans Lingkungan, Ketua RW di Depok Kembalikan Seluruh Pungutan

Teranyar, sorotan mengarah pada pembagian BST di RW 05 Kelurahan Beji.

Ada pungutan Rp 50.000 di sana, yang belakangan diketahui akan dipakai oleh pengurus lingkungan untuk mereparasi mobil ambulans milik RW dan mengongkosi program kain kafan gratis yang selama ini sudah berjalan menggunakan sumbangan sukarela warga.

Tentu saja, modus pemotongan maupun penarikan pungutan dengan dalih sukarela ini tidak terjadi di seluruh wilayah di Depok. Ada pula wilayah-wilayah yang warganya menerima BST dengan nomimal utuh.

Namun, adanya warga yang mengaku dipungut biaya oleh pengurus lingkunfan saat hendak mengambil BST membuktikan bahwa masih ada celah kecurangan dalam sistem yang dijalankan saat ini.

Klaim door to door dipertanyakan

Kepala Kantor Pos Depok, Jawa Barat, Cecep Priadi Usman bersikukuh bahwa bantuan sosial tunai (BST) yang menggunakan jasa PT Pos Indonesia disalurkan dari rumah ke rumah sesuai ketentuan.

Cecep mengeklaim, tidak mungkin pilih jalan pintas dengan menitipkan sejumlah BST ke pengurus lingkungan.