Inspektorat DKI Klaim Temuan BPK soal Pemborosan Anggaran Bersifat Administratif

Kompas.com - 08/08/2021, 21:48 WIB
Ilustrasi masker N95. Banyak jenis masker medis yang beredar, selain masker bedah, ada juga masker N95, masker KN95 hingga KF94 yang belakangan cukup populer. Masker-masker ini memiliki perbedaan dari bentuk hingga efektivitas dalam menyaring partikel udara. SHUTTERSTOCK/MaridavIlustrasi masker N95. Banyak jenis masker medis yang beredar, selain masker bedah, ada juga masker N95, masker KN95 hingga KF94 yang belakangan cukup populer. Masker-masker ini memiliki perbedaan dari bentuk hingga efektivitas dalam menyaring partikel udara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektorat DKI Jakarta angkat bicara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pemborosan anggaran dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, temuan BPK tersebut masuk kategori administratif yang bersifat rekomendasi untuk perbaikan ke depannya.

"Sejumlah temuan yang ramai diperbincangkan publik kemarin termasuk ke dalam klasifikasi temuan administratif," ujar Syaefuloh, dalam keterangannya, Minggu (8/8/2021).

Baca juga: BPK Temukan Pemborosan Anggaran Rapid Test dan Masker, Wagub DKI: Tidak Ada Ketentuan yang Dilanggar

Menurut Syaefuloh, terdapat tiga klasifikasi temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK. Pertama adalah temuan yang berindikasi adanya kerugian daerah.

"Tindak lanjutnya berupa pengembalian dana ke kas negara atau daerah," kata Syaefuloh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Klasifikasi kedua, kata Syaefuloh, adalah kekurangan penerimaan daerah, seperti sewa atau denda belum dipungut atau pajak belum dibayar.

Klasifikasi ketiga yakni temuan administratif yang mana tidak ada satu pun ketentuan perundangan yang dilanggar dan tidak ada kewajiban tindak lanjutnya untuk mengembalikan atau menyetorkan dana ke kas negara atau daerah.

Dengan begitu, Syaefuloh menuturkan, temuan administratif tersebut tidak berdampak terhadap kewajaran dan juga opini BPK mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun tetap memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK lantaran tidak ada kerugian daerah atas temuan pemborosan anggaran yang dimaksud.

"Pada pemeriksaan yang dilakukan BPK, pasti terdapat temuan, tidak hanya di Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga di provinsi-provinsi lain dan instansi/lembaga negara di tingkat Pusat," kata Syaefuloh.

Baca juga: Ketua MPR Dorong BPK Minta DKI Jelaskan Temuan Pemborosan Pengadaan Alkes Rp 6,9 Miliar

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Megapolitan
DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Megapolitan
Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Megapolitan
Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Megapolitan
Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Megapolitan
Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Megapolitan
Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Megapolitan
Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Megapolitan
Masyarakat Bisa Pakai Nopol RFS seperti Mobil Rachel Vennya, Ini Penjelasan Polisi

Masyarakat Bisa Pakai Nopol RFS seperti Mobil Rachel Vennya, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Disahkan Rp 79,89 Triliun

APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Disahkan Rp 79,89 Triliun

Megapolitan
Polisi Tangkap WN Nigeria, Tipu Korban Rp 185 Juta Modus Jual Black Dollar

Polisi Tangkap WN Nigeria, Tipu Korban Rp 185 Juta Modus Jual Black Dollar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.