Penyekatan Ditiadakan, STRP Tetap Jadi Syarat untuk Pekerja di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat tanda registrasi pekerja (STRP) tetap menjadi syarat bagi para pekerja selama PPKM, meski penyekatan telah ditiadakan di Jakarta dan sekitarnya.

Hal itu dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo pada Selasa (10/8/2021).

"STRP tetap jadi persyaratan. Tapi kita tidak lagi melaksanakan penyekatan di 100 titik dan hanya di delapan titik ganjil genap kita melaksanakan pengendalian mobilitas," ujar Sambodo.

Sambodo mengatakan, tidak menutup kemungkinan lokasi yang akan diberlakukan sistem ganjil genap akan ditambah untuk menekan mobilitas masyarakat saat PPKM.

Baca juga: Ganjil Genap Kembali Diberlakukan Saat PPKM, Berikut Titik-titiknya

Namun penambahan akan dilakukan setelah pemberlakukan delapan titik lokasi ganjil genap efektif dalam membatasi mobilitas.

"Kalau 8 titik ini kita berhasil dan efektif maka bisa saja selama PPKM maka kami akan menambah kawasan-kawasan lain," ucap Sambodo.

Sambodo menegaskan, penerapan kembali sistem ganjil genap karena mengukur tingkat efektivitas bagi anggota yang mengawasi kendaraan melintas masuk ke Jakarta.

"Anggota dengan mudah untuk mengawasi bahwa yang lewat hanya lah yang sesuai dengan tanggal dimana melaksanakan mobilitas. Kalau tanggal ganjil ya berarti plat nomornya harus ganjil, sedangkan tanggal genap berarti plat nomornya harus genap," kata Sambodo.

"Ini berlaku hanya untuk roda empat ke atas. Jadi untuk roda dua tidak berlaku," sambungnya.

Baca juga: Wagub DKI: Ganjil-Genap di Jakarta Kembali Berlaku 12 Agustus

Sambodo sebelumnya menyatakan, pihaknya telah memutuskan untuk meniadakan lokasi penyekatan yang saat ini ada 100 titik di Jakarta dan sekitarnya.

"Sebagai gambaran, maka mulai (Rabu) besok penyekatan di 100 titik akan kami hentikan," kata Sambodo.

Adapun penyekatan sebagai upaya penekanan mobilitas akan diganti dengan sistem ganjil genap, patroli dan pengalihan arus lalu lintas di lokasi yang dinilai menimbulkan kerumunan.

"Jadi kami ganti dengan tiga cara bertindak yang baru, terkait dengan pengendalian. Diberlakukan sejak tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2021," ucap Sambodo.