Pemprov DKI Siap Jawab Gugatan Warga Korban Banjir di PTUN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhana mengatakan, Pemprov DKI Jakarta siap menjawab gugatan warga korban banjir Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Kami siap menjawab gugatan tersebut di PTUN," kata Yayan dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).

Yayan menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta menghormati keputusan warga yang menggugat penanganan banjir di Jakarta.

"Kami menghormati keputusan warga yang menggugat ke PTUN, karena dalam menjalani roda pemerintahan ini, kami sangat menjunjung tinggi asas hukum dan nilai-nilai demokrasi," ucap dia.

Baca juga: Rekomendasi yang Pernah Dikeluarkan Belanda, Jepang, hingga Bank Dunia untuk Atasi Banjir di Jakarta

Yayan juga menyebutkan, sebelum dilayangkan gugatan, korban banjir Jakarta sudah menyampaikan surat keberatan administratif.

Yayan mengaku, DKI sudah memberikan balasan dua bulan kemudian, tepatnya pada 5 Mei 2021. Namun akhirnya warga memilih melanjutkan perkara dengan melayangkan gugatan ke PTUN.

“Kami sudah memberikan respons melalui surat jawaban kepada warga. Kami menghormati keputusan warga yang meresponsnya kembali dengan gugatan di PTUN," kata dia.

Tujuh warga korban banjir Jakarta awal tahun 2021 melayangkan gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke PTUN Jakarta dengan nomor perkara 205/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Beberapa tuntutan yang diminta untuk dipenuhi yaitu:

1. Meminta Anies membangun dan meningkatkan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air terutama di Kecamatan Tebet, Mampang, Pondok Pinang, Bintaro, Kalibata, Pasar Jumat, dan kawasan geografis cekungan/parker air, normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Ciliwung dan Kali Sekretaris.
2. Memulihkan kapasitas saluran aliran mantap terutama Kali Ciliwung, Kali Cakung, Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Baru TImur, penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Jati Kramat dan Kali Buaran.
3. Melaksanakan upaya pencegahan makro banjir Jakarta. Ketiga hal tersebut merupakan amanat Perpres 2/2015; RPJMD DKI; Perda 1/2014; dan Perda 1/2012.
4. Para penggugat juga minta majelis hakim PTUN Jakarta menghukum tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 1.081.950.000 dan membayar biaya perkara.