10.000 Kasus Covid-19 Tak Tercatat di Kemenkes, Ini Klarifikasi Satgas Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan bahwa ada 10.000 kasus Covid-19 dari Kota Depok, Jawa Barat, yang belum tercatat dalam sistem New All Record (NAR) Kemenkes.

"Karena selama ini sistem pelaporan Kota Depok belum terhubung dengan NAR di pemerintah pusat," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi melalui kanal YouTube Kemkominfo TV, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Bermasalah sejak 2020, Perbedaan Data Covid-19 Depok dan Kemenkes Akhirnya Beres

Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok memberikan klarifikasi bahwa Kota Depok yang justru meminta Kemenkes dan Pemprov Jawa Barat mengatasi persoalan ini.

"Sebagai tindak lanjut dari Surat Wali Kota Depok Nomor 005/416-Satgas tanggal 10 Agustus 2021 tentang undangan rekonsiliasi data Covid-19, telah dilaksanakan rekonsiliasi data antara PICODEP (Pusat Informasi Covid-19 Depok) dengan NAR (New All Record) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia," jelas Wali Kota sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Mohammad Idris, melalui keterangan resmi.

Permohonan rekonsiliasi data ini dilayangkan Idris menyusul serangkaian perbedaan data antara Pemkot Depok dengan Kementerian Kesehatan sejak 2020 yang menuai sorotan.

Baca juga: Satgas Depok Klaim Positivity Rate Covid-19 Sudah di Bawah 10 Persen

Pemprov Jawa Barat dan Kemenkes pernah mengumumkan data kasus Covid-19 yang lebih kecil daripada yang dilaporkan Pemerintah Kota Depok pada 2020.

Belakangan, terjadi hal sebaliknya, seperti saat juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebutkan bahwa kasus aktif Covid-19 di Depok terbanyak se-Indonesia pada Kamis (5/8/2021).

Wiku bilang, saat itu kasus aktif Covid-19 di Depok sebanyak 27.389 pasien, padahal Depok hanya mencatat 9.519 pasien.

Baca juga: Jelang Pembelajaran Tatap Muka, Pemkot Depok Akan Cek Kesiapan Sekolah

Perbedaan data yang cukup jauh ini dikhawatirkan memicu masalah kebijakan yang tidak sesuai dengan situasi terkini di lapangan.

Idris menyatakan bahwa masalah data antara pihaknya dengan Kemenkes kini sudah selesai, termasuk soal 10.000 kasus yang sebelumnya disebut tak tercatat di pemerintah pusat.

"Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Pemprov Jawa Barat, yang telah bersama-sama dengan Pemkot Depok menyelesaikan rekonsiliasi data Covid-19, sekaligus sebagai respons dari permohonan rekonsiliasi data yang disampaikan oleh Kota Depok," ungkap Idris.