JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo angkat bicara terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di kantor Samsat Jakarta Timur.
Sambodo mengklaim, pihaknya berkomitmen meningkatkan pengawasan.
"Kami akan tingkatkan pengawasan dan pengendalian anggota," kata Sambodo di Jakarta, Selasa (7/9/2021).
Sambodo juga menegaskan, jika ada oknum yang terbukti bersalah, pasti akan ditindak. Hal ini berlaku juga di kantor-kantor Samsat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Apabila ada yang terbukti bersalah, pasti akan kami tindak," ujar Sambodo.
Sebelumnya, pegiat antikorupsi Emerson Yuntho menemukan dugaan praktik pungli di kantor Samsat Jakarta Timur yang terletak Jalan DI Panjaitan, Kebon Nanas.
Baca juga: Pegiat Antikorupsi Emerson Yuntho Temukan Dugaan Pungli di Kantor Samsat Jaktim
Emerson menceritakan kejadian itu melalui kicauannya di Twitter pada Jumat (3/9/2021).
Emerson mengizinkan Kompas.com untuk mengutip kicauaanya pada Selasa ini.
Awalnya, kata Emerson, dia menemani istrinya untuk membayar pajak dan perpanjangan STNK lima tahunan mobil plus STNK tahunan motor di Samsat Jakarta Timur.
Emerson, yang pernah jadi peneliti di ICW (Indonesia Corruption Watch), kemudian melihat praktik pungli yang dilakukan oknum petugas.
"Saya juga berbincang dengan warga lain untuk memastikan soal pungutan ini. Dari pengamatan langsung dan bertanya dengan warga, setidaknya ada sejumlah titik praktik pungli," kata Emerson.
Dugaan pungli pertama ada di proses cek fisik yang seharusnya gratis. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri (Pengganti PP nomor 50 tahun 2010), cek fisik kendaraan tak dipungut biaya.
Setelah proses cek selesai, lanjut Emerson, petugas ada yang bersifat pasif (dikasih uang diterima) dan ada yang meminta uang dengan jelas.
"Sedikitnya Rp 20.000, tentu saja tanpa tanda bukti," ujar Emerson.
Baca juga: Azas Tigor: Petugas Dishub DKI Peras Sopir Bus yang Angkut Warga Miskin Hendak Vaksinasi
Dugaan pungli kedua ada di proses legalisir hasil cek fisik kendaraan.