Kompas.com - 12/09/2021, 22:17 WIB
Dalam foto yang dirilis oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, petugas polisi memeriksa sel-sel yang rusak setelah kebakaran di Penjara Tangerang di Tangerang, Indonesia, Rabu, 8 September 2021. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM via APDalam foto yang dirilis oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, petugas polisi memeriksa sel-sel yang rusak setelah kebakaran di Penjara Tangerang di Tangerang, Indonesia, Rabu, 8 September 2021.
|

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan jajarannya dinilai lalai imbas kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang yang menewaskan 45 narapidana dan puluhan napi lainnya terluka.

Pengacara publik LBH Masyarakat Maruf Bajammal menilai, Yasonna dan jajarannya telah melalaikan tugas yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, yakni pemerintah wajib melindungi masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu, segala tindakan pemerintah yang lalai memenuhi kewajiban tersebut, termasuk terhadap warga binaan, dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum," kata Maruf dalam keterangannya, Minggu (12/9/2021).

Baca juga: Tambah 1, Napi Meninggal akibat Kebakaran Lapas Tangerang Jadi 45 Orang

Oleh karena itu, Maruf berujar, LBH Masyarakat, Imparsial, LBH Jakarta, dan LPBH Nahdlatul Ulama Tangerang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Yasonna dan sejumlah pejabat lainnya yang bertanggung jawab dalam insiden kebakaran tersebut.

"Segera memberhentikan Menkumham, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Menkumham), Kepala Kantor Wilayah Banten Kemenkumham, dan Kepala Lapas Tangerang, serta memastikan peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," papar Maruf.

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain menuntut hal tersebut, Maruf juga meminta segala informasi terkait kebakaran Lapas Tangerang disampaikan secara terbuka.

Baca juga: Kondisi Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang, 5 Kritis hingga Jalani Operasi Berkala

Kemudian, Jokowi dan DPR diminta untuk mengaudit setiap lapas di Indonesia.

Selain itu, LBH mendesak pemerintah segera merevisi UU narkotika agar tidak ada lagi sistem pemidanaan yang dapat menjadi akar permasalahan kelebihan penghuni lapas.

"Mendorong reformasi pendekatan pidana penjara dalam hukum pidana dengan alternatif penghukuman non-penjara," lanjut Maruf.

Pihaknya juga meminta pemerintah pusat melakukan upaya program asimilasi dan integrasi untuk warga binaan, khususnya napi yang tergolong sebagai pengguna atau pecandu narkoba.

Baca juga: Temuan Komnas HAM, Ada Penggunaan Arus Listrik Tak Wajar dalam Sel Lapas Kelas I Tangerang

Tuntutan terakhir, yaitu menjamin tak ada pihak yang menghalangi korban atau keluarga korban untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah di mata hukum.

Dia menambahkan, bagi korban atau keluarga korban yang ingin meminta bantuan hukum dapat menghubungi nomor 081295332061.

"Kami akan melakukan advokasi dan bersedia memberikan bantuan hukum dan mendampingi sepenuhnya secara cuma-cuma pihak yang ingin meminta pertanggungjawaban pemerintah di hadapan hukum," tutur Maruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangkap 3 Pengedar Narkoba, Polisi Sita 7,2 Kg Sabu

Tangkap 3 Pengedar Narkoba, Polisi Sita 7,2 Kg Sabu

Megapolitan
Pagi yang Menghebohkan di Cawang Ketika Dua Bus Transjakarta Tabrakan hingga Tewaskan Dua Orang

Pagi yang Menghebohkan di Cawang Ketika Dua Bus Transjakarta Tabrakan hingga Tewaskan Dua Orang

Megapolitan
Pohon Tumbang di Pujasera Cipondoh, Pemilik Sebut Kerugian Capai Rp 20 Juta

Pohon Tumbang di Pujasera Cipondoh, Pemilik Sebut Kerugian Capai Rp 20 Juta

Megapolitan
Curhat Pedagang yang Kiosnya Terbakar di Pasar Kalideres, Tak Sempat Selamatkan Dagangan

Curhat Pedagang yang Kiosnya Terbakar di Pasar Kalideres, Tak Sempat Selamatkan Dagangan

Megapolitan
Update Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, 7 Korban Luka Sudah Boleh Pulang

Update Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, 7 Korban Luka Sudah Boleh Pulang

Megapolitan
UPDATE 25 Oktober: Tidak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 25 Oktober: Tidak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Buru Kawanan Begal yang Tewaskan Pemuda di Cimanggis Depok

Polisi Buru Kawanan Begal yang Tewaskan Pemuda di Cimanggis Depok

Megapolitan
Ketika Pengendara di Jalan Fatmawati Sempat Kena Tilang meski Ganjil Genap Baru Sosialisasi

Ketika Pengendara di Jalan Fatmawati Sempat Kena Tilang meski Ganjil Genap Baru Sosialisasi

Megapolitan
WN Nigeria Tersangka Kasus Penipuan Modus Jual Black Dollar Mengaku Sudah 3 Tahun di Indonesia

WN Nigeria Tersangka Kasus Penipuan Modus Jual Black Dollar Mengaku Sudah 3 Tahun di Indonesia

Megapolitan
Saat Transjakarta dan LRT Jabodebek Alami Kecelakaan pada Hari yang Sama...

Saat Transjakarta dan LRT Jabodebek Alami Kecelakaan pada Hari yang Sama...

Megapolitan
UPDATE 25 Oktober: Tambah 3 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 25 Oktober: Tambah 3 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Penyegelan Ulang Masjid Ahmadiyah Depok Disertai Ujaran Kebencian Massa, Polisi Diminta Turun Tangan

Penyegelan Ulang Masjid Ahmadiyah Depok Disertai Ujaran Kebencian Massa, Polisi Diminta Turun Tangan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Bogor, Bekasi, dan Depok Hujan hingga Malam

Prakiraan Cuaca BMKG: Bogor, Bekasi, dan Depok Hujan hingga Malam

Megapolitan
Polisi Gencar Gerebek Kantor Pinjol Ilegal, Para 'Debt Collector' Kini Kerja di Kamar Kos

Polisi Gencar Gerebek Kantor Pinjol Ilegal, Para "Debt Collector" Kini Kerja di Kamar Kos

Megapolitan
Masih Sosialisasi, Polisi Mulai Tilang Pelanggar Ganjil Genap Mulai Kamis

Masih Sosialisasi, Polisi Mulai Tilang Pelanggar Ganjil Genap Mulai Kamis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.