Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Kompas.com - 24/09/2021, 08:58 WIB
Singgih Wiryono,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merilis data penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta melalui situs sekolah.data.kemendikbud.go.id secara nasional dan tingkat provinsi.

Tak terkecuali wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data per tanggal 22 September 2021, Kemendikbud mencatat ada 25 klaster penyebaran Covid-19 di Jakarta.

Dari 25 klaster yang tercatat, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah klaster tertinggi yaitu 8 klaster, disusul Jakarta Timur 6 klaster, Jakarta Utara 5 klaster, Jakarta Selatan 5 klaster dan 1 klaster di Jakarta Pusat.

Baca juga: Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Klaster itu melibatkan 468 orang yang terdiri dari 227 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan peserta didik sebanyak 241 kasus.

Data yang dirilis oleh Kemendikbud membuat jajaran Pemprov DKI Jakarta kaget. Karena menurut Kepala Bidang SMP-SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Putoyo laporan mengenai klaster disebabkan pembelajaran tatap muka belum pernah terjadi.

"Belum ada kalau kasus klaster di kami, makanya kami agak kaget mendengarnya," ujar Putoyo, Kamis (23/9/2021).

Disdik DKI belum peroleh data lengkap

Putoyo mengatakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih belum mendapatkan data lengkap yang dirilis oleh Kemendikbud.

Disdik juga masih belum mengerti cara membaca data yang dirilis.

Baca juga: Disdik DKI Baru Temukan 1 Klaster Covid-19 di Pembelajaran Tatap Muka

"Itu yang sedang kami koordinasi, itu yang isi (data klaster) siap aja sih dan kemudian ada disimpulkan seperti itu, cara bacanya sama seperti itu kan kita juga belum tau," ujar Putoyo.

Ketidaktahuan Disdik DKI untuk membaca data survei ini dikritik anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah.

Disdik DKI, kata Ima, terkesan tak siap menggelar pembelajaran tatap muka dan membuat orangtua siswa khawatir dengan proses belajar tatap muka.

"Ini kan menimbulkan kesan bahwa Pemprov DKI tidak siap dengan uji coba PTM, dan bisa membuat masyarakat menjadi khawatir," kata Ima.

Ima mengatakan, seharusnya sebelum uji coba PTM Dinas Pendidikan harus berkoordinasi dengan Kemendikbud agar memiliki pemahaman yang sama dengan data yang dirilis.

Dia meminta agar Disdik DKI segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjelas data tersebut.

Baca juga: Ada 25 Klaster Covid-19 di Sekolah Tatap Muka di Jakarta, Pemprov DKI Disebut Terkesan Tak Siap 

Akui ada kasus Covid-19 saat PTM berlangsung

Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah mengatakan, terdapat enam sekolah yang harus ditutup selama tiga hari karena ditemukan kasus Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com