Anggaran Formula E Tiba-tiba Jadi Lebih Murah, PSI: Waktu Minta APBD Mahal Banget

Kompas.com - 29/09/2021, 21:25 WIB
Mahindra Racing dalam Formula E AutosportMahindra Racing dalam Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra mengungkap adanya kejanggalan mengenai murahnya biaya Formula E yang disebut Pemprov DKI Jakarta.

Murahnya anggaran dinilai janggal lantaran saat melibatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) total pengeluaran saat itu mencapai triliunan rupiah.

Sedangkan saat melibatkan swasta dan tidak lagi menganggarkan APBD, biaya penyelenggaraan Formula E tiba-tiba turun, atau hanya Rp 336,67 miliar per tahun, dari sebelumnya Rp 1,13 triliun.

"Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E," ujar Anggara dalam keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Gelaran Formula E Tak Lagi Gunakan APBD, tapi Pakai Dana Sponsor

Anggara mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mempublikasikan commitment fee Rp 560 miliar yang bisa digunakan untuk 3 tahun, yaitu 2022 dan 2024.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rata-rata commitment fee yang dibayar menjadi 186,67 miliar, biaya penyelenggaraan Rp 150 miliar per tahun dan tidak dipungut biaya bank garansi.

Padahal dari kajian kelayakan yang diajukan pada pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI membayar commitment fee Rp 360 miliar untuk tahun 2019 dan biaya pelaksanaan mencapai Rp 344 miliar ditambah bank garansi Rp 423 miliar.

Baca juga: Penjelasan Pemprov DKI Terkait 12 Isu Penyelenggaraan Formula E

Total biaya yang harus dibayar Pemprov DKI mencapai 1,13 triliun per tahun.

Informasi yang dibuat Pemprov DKI terkait diskon besar-besaran biaya Formula E itu, menurut Anggara, justru menunjukan ada bau busuk dalam penyelenggaraan tersebut.

"Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp 790,73 miliar," tutur Anggara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Megapolitan
Rumah Ambruk di Kalideres Tewaskan Dua Orang, Anak Korban Disebut Sempat Ajak Pindah ke Kontrakan

Rumah Ambruk di Kalideres Tewaskan Dua Orang, Anak Korban Disebut Sempat Ajak Pindah ke Kontrakan

Megapolitan
Percepat Banjir Surut di Gandaria City, Pemkot Jaksel Keruk Lumpur Kali Grogol dan Lebarkan Saluran

Percepat Banjir Surut di Gandaria City, Pemkot Jaksel Keruk Lumpur Kali Grogol dan Lebarkan Saluran

Megapolitan
Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Megapolitan
Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Megapolitan
Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Megapolitan
Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Megapolitan
Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Megapolitan
Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Megapolitan
UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.