Upaya Pemprov DKI Jakarta Fasilitasi Kebutuhan Air Bersih dan Kendalikan Banjir

KOMPAS.com – Ketersediaan air bersih sebagai sumber kehidupan harus terus dijaga. Kota-kota besar, seperti Daerah Khusus Ibu Kota (DKI ) Jakarta pun membutuhkan upaya dan langkah konkret agar kebutuhan air bersih warga Ibu Kota terfasilitasi.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Yusmada Faizal mengungkapkan, pihaknya melaksanakan program penyesuaian tarif otomatis (PTO) air minum untuk meningkatkan layanan sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi warga

Melalui program ini, tarif air Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya untuk penggunaan minimum di Kepulauan Seribu lebih terjangkau karena sama dengan kota administrasi Jakarta lainnya.

“Sebelumnya, warga di Kepulauan Seribu dikenakan tarif mulai dari Rp 25.000 per meter kubik untuk kelompok tarif sosial sampai dengan Rp 39.000 per meter kubik untuk kelompok tarif tertinggi,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (11/10/2021).

Semenjak diberlakukannya PTO, kini tarif air di Kepulauan Seribu mulai dari Rp 1.050 per meter kubik untuk kelompok tarif sosial sampai dengan Rp 12.550 per meter kubik untuk kelompok tarif tertinggi.

Baca juga: Tanggapan Pemprov DKI Jakarta Soal Larangan Penggunaan Air Tanah

Kebijakan subsidi ini pun diharapkan dapat mempercepat terselenggaranya pelayanan air bersih di DKI Jakarta oleh PAM Jaya dan dapat meningkatkan sanitasi, kesehatan, serta mengurangi penarikan air tanah yang dapat mengakibatkan land subsidence.

Dalam pengembangan dan pengelolaan air bersih, Yusmada memaparkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki strategi internal dan regional.

Pada strategi internal, upaya yang dilakukan, di antaranya efisiensi pemakaian air, desalinasi menggunakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berteknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang mampu mengolah air laut menjadi air bersih berkualitas air minum, serta pengadaan IPA mobile dan mobil tangki air.

Sementara itu, pada strategi regional, Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya-upaya terhadap sistem penyediaan air minum (SPAM) eksisting dan pembangunan SPAM di sejumlah titik, seperti SPAM Pesanggrahan dan SPAM Ciliwung.

Baca juga: Ragunan Siap Dibuka, Tinggal Menunggu Keputusan Pemprov DKI

Yusmada menyebutkan, pendistribusian air bersih secara merata juga digencarkan. Langkah ini dilakukan PAM Jaya melalui jaringan perpipaan dan kios-kios air.

Distribusi air bersih ke kios air dilakukan armada mobil tangki. Air bersih di kios air ditampung dalam tandon atau tangki air dengan kapasitas 4 meter kubik.

“Kios air dikelola unsur masyarakat yang disepakati warga setempat untuk menyalurkan air dari tandon di lokasi pengelola kios air ke warga,” jelasnya.

Pada awal 2021, imbuh Yusmanda, PAM Jaya telah membangun sebanyak 102 kios air.

“Kami selalu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terkait pengoperasian dan jumlah kios air,” ujarnya.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sebuah seminar daring mengatakan, pemberian subsidi air bersih memberikan dua manfaat positif, yakni menekan biaya rumah tangga dan turut menjaga keamanan kota karena warga didorong untuk beralih dari air tanah ke air pipa.

Baca juga: Pemprov DKI Harap Beberapa Tahun Lagi Tak Ada Warga Gunakan Air Tanah

“Biaya hidup rumah tangga turun. Mereka tidak harus mengeluarkan uang ekstra untuk air bersih yang menjadi kebutuhan dasar,” tegasnya.

Pengendalian banjir

Selain ketersediaan air bersih, pengendalian banjir juga penting untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya, salah satunya membangun sumur resapan atau drainase vertikal.

Yusmada memaparkan, drainase vertikal yang telah dibangun Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta pada 2021 hingga September sebanyak 6.967 titik, tersebar di 5 kota administrasi.

Selain itu, organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, masyarakat umum, dan komunitas turut membangun drainase vertikal, sehingga total sudah terbangun 11.975 titik drainase vertikal di Jakarta.

Selain itu, naturalisasi waduk dan program Gerebek Lumpur juga dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Kembali Gelar Gerebek Lumpur di Jakarta Utara

Naturalisasi waduk dilakukan di Waduk Kampung Rambutan, Waduk Cimanggis, dan Waduk Sunter Selatan yang selesai pada 2021.

Gerebek Lumpur sebagai kegiatan pengerukan endapan lumpur di waduk atau kali sudah dilaksanakan sejak Maret 2021.

Pemprov DKI secara masif melakukan Grebek Lumpur di area-area yang rawan banjir, di antaranya Kali Krukut, Kali Sunter, Kali Mookevart, dan Waduk Munjul, serta peningkatan dan pemeliharaan sistem pompa banjir di lima wilayah administrasi kota.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan revitalisasi sungai. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan banjir melalui peningkatan kapasitas sungai.

Upaya tersebut sejalan dengan pendapat pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna dan Nirwono Joga.

Kedua pengamat tersebut menekankan perlunya upaya dalam membenahi aliran sungai sebagai langkah pengendalian banjir.

Baca juga: Pemprov DKI: Jika Curah Hujan Sesuai Perhitungan Kapasitas Saluran, Tak Akan Ada Banjir

Keduanya juga menyarankan, sungai-sungai utama idealnya selebar 15–30 meter dan saluran-saluran air harus saling tersambung, jangan ada yang buntu dan tidak berfungsi.