Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangsel Minta Bantuan Rp 17,5 Miliar ke Jakarta untuk Kelola Sampah hingga Penyelenggaraan Jalan

Kompas.com - 03/11/2021, 06:13 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran bantuan keuangan untuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 17.560.920.000 dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.

Angka ini merupakan jumlah yang disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta, dari jumlah yang sebelumnya diusulkan oleh Pemkot Tangsel.

Hal ini terungkap dalam rapat antara Biro Kerja Sama Daerah (KSD) Sekretariat Daerah (Setda) dengan DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Cisarua, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Anies Jamin Banjir di Jakarta Surut dalam 6 Jam, Syaratnya. . .

Dalam dokumen usulan KUA-PPAS 2022 yang dipaparkan dalam rapat, tertera bahwa anggaran Rp 17,5 miliar itu rencananya dipakai untuk pengelolaan sampah, pengelola terminal penumpang tipe C, dan penyelenggaraan jalan.

Hal ini kemudian dipermasalahkan oleh Komisi C DPRD DKI Jakarta.

"Kita (DKI Jakarta) kan mau bangun ITF. Kalau sekarang Tangerang Selatan minta bantuan keuangan untuk pengelolaan sampah, ini memerlukan kajian khusus," kata anggota Komisi C DPRD DKI, Andyka, ditemui di sela rapat.

"Begitu juga beberapa perbaikan jalan di wilayah Tangsel, yang jalannya kita belum tahu karena belum dijelaskan secara rinci jalannya seperti apa," ia menambahkan.

Para anggota Komisi C DPRD DKI sama-sama menyoroti usulan bantuan keuangan yang diminta Pemkot Tangsel. Ada tiga hal yang menjadi sorotan.

Baca juga: Jakarta Sudah Level 1, Kenapa PPKM Depok, Bekasi, Tangsel Masih Level 2?

Pertama, usulan tersebut belum jelas seberapa bermanfaatnya untuk DKI Jakarta. Tak seperti usulan bantuan keuangan dari kota dan kabupaten lain yang bermanfaat untuk pengelolaan sampah Ibu Kota, pengendalian banjir, hingga penguraian kemacetan.

Kedua, kondisi keuangan DKI Jakarta disebut belum pulih sempurna dari dampak pandemi Covid-19.

Ketiga, usulan tersebut tidak rinci.

"Usulan Rp 17,5 miliar tapi nilainya itu tidak dicantumkan, berapa untuk terminal, untuk pengelolaan sampahnya, kemudian untuk membangun jalan," kata Andyka.

Oleh karenanya, usulan dari Pemkot Tangsel akan mengalami penyesuaian. Hal ini dikonfirmasi oleh Biro KSD DKI Jakarta.

"Itu juga akan disesuaikan. Nanti kita lihat angkanya berapa," kata Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitas Korps Diplomatik pada Biro KSD DKI Jakarta, Tonny Depriana, pada Selasa malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Kelontong di Tomang Keluhkan Distribusi Sembako yang Tidak Merata

Pedagang Kelontong di Tomang Keluhkan Distribusi Sembako yang Tidak Merata

Megapolitan
Korban Longsor Gang Barjo Bogor Menanti Pembangunan yang Tak Kunjung Terealisasi

Korban Longsor Gang Barjo Bogor Menanti Pembangunan yang Tak Kunjung Terealisasi

Megapolitan
Mantan Sekda DKI Fadjar Panjaitan Meninggal Dunia

Mantan Sekda DKI Fadjar Panjaitan Meninggal Dunia

Megapolitan
Masuk ke Wilayah Zona Hitam Bencana, Warga Gang Barjo Bogor Menolak Direlokasi

Masuk ke Wilayah Zona Hitam Bencana, Warga Gang Barjo Bogor Menolak Direlokasi

Megapolitan
Kesaksian Sahabat Soal Gaya Pacaran Tamara Tyasmara dengan Yudha Arfandi, Disebut Sering Bertengkar

Kesaksian Sahabat Soal Gaya Pacaran Tamara Tyasmara dengan Yudha Arfandi, Disebut Sering Bertengkar

Megapolitan
Soal Lurah Ancol Sebut Petugas PPSU 'Miskin', Komisi A DPRD DKI: Harusnya Motivasi, Bukan Menjatuhkan

Soal Lurah Ancol Sebut Petugas PPSU "Miskin", Komisi A DPRD DKI: Harusnya Motivasi, Bukan Menjatuhkan

Megapolitan
Derita Tunawisma di Jakarta Timur, Hidup Suram di Kolong Jembatan hingga Sakit Parah dan Harus Dievakuasi

Derita Tunawisma di Jakarta Timur, Hidup Suram di Kolong Jembatan hingga Sakit Parah dan Harus Dievakuasi

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPR di DKI Data 53,24 Persen: PKS Unggul, Disusul PDIP dan Gerindra

"Real Count" Pileg DPR di DKI Data 53,24 Persen: PKS Unggul, Disusul PDIP dan Gerindra

Megapolitan
'Real Count' Pilpres 2024 di Depok Data 66,39 Persen: Prabowo-Gibran Unggul, Disusul Anies-Muhaimin

"Real Count" Pilpres 2024 di Depok Data 66,39 Persen: Prabowo-Gibran Unggul, Disusul Anies-Muhaimin

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPRD Kota Depok Data 46,93 persen: PKS Unggul, Disusul Golkar dan Gerindra

"Real Count" Pileg DPRD Kota Depok Data 46,93 persen: PKS Unggul, Disusul Golkar dan Gerindra

Megapolitan
'Real Count' Pilpres 2024 di Jakarta Data 70,17 Persen: Prabowo Masih Unggul Tipis dari Anies, Ganjar Posisi Ketiga

"Real Count" Pilpres 2024 di Jakarta Data 70,17 Persen: Prabowo Masih Unggul Tipis dari Anies, Ganjar Posisi Ketiga

Megapolitan
Selamat Jalan, Armand, Ketua KPPS di Sunter yang Sosoknya Dicintai Warga...

Selamat Jalan, Armand, Ketua KPPS di Sunter yang Sosoknya Dicintai Warga...

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPR RI di Depok Data 51,06 Persen: PKS Unggul, Disusul Golkar dan Gerindra

"Real Count" Pileg DPR RI di Depok Data 51,06 Persen: PKS Unggul, Disusul Golkar dan Gerindra

Megapolitan
Keluarga Ketua KPPS di Sunter yang Meninggal Dunia Belum Dapat Santunan

Keluarga Ketua KPPS di Sunter yang Meninggal Dunia Belum Dapat Santunan

Megapolitan
Jeritan Hati Pedagang: Omzet Makin Menipis Imbas Harga Beras Melambung

Jeritan Hati Pedagang: Omzet Makin Menipis Imbas Harga Beras Melambung

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com