Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anies Potong Dana Rehab Sekolah dan Sebut Pendidikan Tak Hanya soal Infrastruktur...

Kompas.com - 18/11/2021, 08:42 WIB
Ivany Atina Arbi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Robohnya bangunan SMAN 96 di Jakarta Barat yang sedang direnovasi total membuat perhatian tertuju pada keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memelihara bangunan sekolah.

Catatan Kompas.com mengungkap fakta bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan justru memotong dana rehab sekolah.

Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan pada 2019 bahwa fokus Pemprov DKI terhadap bidang pendidikan tak hanya soal pembangunan fisik.

"Sering kali kita menganggap bahwa perhatian pada pendidikan itu diukur dari infrastruktur fisik, lalu dilihatnya rehab sekolah. Padahal, dalam kenyataannya, sekolah yang direhab ya sekolah yang sudah baik pula," ujar Anies, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Bangunan SMA 96 Jakarta Roboh Saat Direnovasi, 4 Pekerja Proyek Luka-luka

Anies ingin Dinas Pendidikan DKI Jakarta lebih fokus pada pembangunan mutu sumber daya manusia (SDM). Dia sudah memanggil pejabat Dinas Pendidikan untuk fokus pada hal tersebut.

"Justru kami berikan porsi yang lebih baik, lebih tinggi, untuk peningkatan mutu pendidikan, tapi orang sering kali melihatnya semata-mata jumlah sekolah yang direhab, padahal yang didorong justru pada peningkatan mutunya," kata dia.

Peningkatan mutu SDM, kata Anies, bisa dilakukan dengan membuat pelatihan-pelatihan. Kualitas para pendidik juga harus ditingkatkan.

"Pembangunan yang harus dilakukan di kota ini tak selalu bersifat fisik, tapi sering kali yang bersifat fisik itu yang didorong karena itu yang kelihatan," ucap Anies.

Sebelumnya diberitakan, 30 gedung sekolah di Jakarta batal direhab total pada 2020.

Anggaran rehab 30 gedung sekolah tersebut dicoret dari Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 karena anggaran sempat defisit.

Baca juga: Detik-detik Robohnya Bangunan SMAN 96 Jakarta, Ada Teriakan Minta Tolong

DPRD: Warga Minta Rehab, tapi Tak Dijalankan Pemprov DKI

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengeluhkan program rehabilitasi sekolah Pemprov DKI Jakarta yang tidak berjalan lancar.

Anggota DPRD DKI Jakarta, kata Ima, sudah mengusulkan rehabilitasi banyak sekolah sesuai aspirasi masyarakat.

"Kami pun anggota Dewan marah karena apa yang jadi aspirasi kami, masyarakat minta untuk (sekolah) direhab (tapi) enggak jalan," kata Ima saat dihubungi melalui telepon, Rabu (17/11/2021).

Menurut mantan staf Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu, program rehabilitasi sekolah di Jakarta secara keseluruhan mungkin bisa menelan Rp 500 miliar.

Baca juga: Polisi Selidiki Penyebab Bangunan SMA 96 Jakarta Roboh

Namun, untuk tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp 21,2 miliar untuk dana rehabilitasi sekolah dan mengabaikan banyak sekolah yang harus direhabilitasi.

Fokus rehabilitasi tertuju pada bangunan sekolah tingkat taman kanak-kanak (TK).

Ima menyayangkan sikap Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengabaikan program rehabilitasi sekolah, padahal Anies adalah orang yang berlatar belakang kuat di dunia pendidikan.

"Padahal, beliau (Anies) juga salah satu pemerhati pendidikan ya," katanya.

(Penulis : Nursita Sari, Singgih Wiryono/ Editor : Jessi Carina, Nursita Sari)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Megapolitan
Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Kafe dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Kafe dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Megapolitan
Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Megapolitan
Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Megapolitan
Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Megapolitan
PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

Megapolitan
Nakes RSUD Koja Demo karena Gaji ke-13 Dipotong

Nakes RSUD Koja Demo karena Gaji ke-13 Dipotong

Megapolitan
Siasat Preman yang Getok Tarif Parkir ke Bus Wisata: Buntuti dan Adang Bus, lalu Larang Parkir di Stasiun Gambir

Siasat Preman yang Getok Tarif Parkir ke Bus Wisata: Buntuti dan Adang Bus, lalu Larang Parkir di Stasiun Gambir

Megapolitan
Peringati Hari UMKM Internasional, Fahira Idris: Mulailah Jadi Creativepreneur

Peringati Hari UMKM Internasional, Fahira Idris: Mulailah Jadi Creativepreneur

Megapolitan
Warga Minta Heru Budi Cek Langsung ke Rusunawa Marunda yang Asetnya Dijarah Maling

Warga Minta Heru Budi Cek Langsung ke Rusunawa Marunda yang Asetnya Dijarah Maling

Megapolitan
Ketua Posko PPDB Wilayah 2 Jaksel: Kuota Diatur Kemendikbud, tapi Bisa Ditambah lewat Pergub

Ketua Posko PPDB Wilayah 2 Jaksel: Kuota Diatur Kemendikbud, tapi Bisa Ditambah lewat Pergub

Megapolitan
Jeratan Hukum Ketua Panitia Konser Lentera Festival yang Diduga Gelapkan Uang Tiket Konser

Jeratan Hukum Ketua Panitia Konser Lentera Festival yang Diduga Gelapkan Uang Tiket Konser

Megapolitan
Buruh Berencana Gelar Aksi Tolak Tapera Lebih Besar dan Serentak, Libatkan Mahasiswa

Buruh Berencana Gelar Aksi Tolak Tapera Lebih Besar dan Serentak, Libatkan Mahasiswa

Megapolitan
Demo Tolak Tapera, Aliansi BEM Bogor Bawa Spanduk 'Tabungan Penderitaan Rakyat'

Demo Tolak Tapera, Aliansi BEM Bogor Bawa Spanduk "Tabungan Penderitaan Rakyat"

Megapolitan
Polisi Kerahkan 1.872 Personel Kawal Aksi Tolak Tapera di Depan Kemenkeu dan Patung Kuda

Polisi Kerahkan 1.872 Personel Kawal Aksi Tolak Tapera di Depan Kemenkeu dan Patung Kuda

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com