Belasan Tahun Menanti Solusi Banjir di Bekasi, Anggaran Malah Dikorupsi, Warga: Kami Bosan Berharap

BEKASI, KOMPAS.com - Warga yang rumahnya langganan terkena banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat, meluapkan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Pasalnya, alih-alih menyelesaikan permasalahan banjir yang menahun di wilayah tersebut, Pemkot Bekasi malah menyelewengkan dana yang diperuntukkan bagi proyek penanggulangan banjir.

Diketahui, Wali Kota non-aktif Kota Bekasi Rahmat Effendi dan sejumlah jajarannya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2022), dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT).

Dilansir dari Kompas.id, salah satu dana yang dikorupsi adalah dana proyek penanggulangan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Cakung, Kranji, Kota Bekasi.

Dana pembebasan lahan hingga imbalan dari pihak pengembang masuk ke rekening Rahmat Effendi alias Pepen.

Baca juga: Nasib Warga Bekasi, Wali Kota dan Bupati Sama-sama Terjerat Korupsi...

Kekecewaan warga Kota Bekasi

Herman (67) seorang pedagang minuman sekaligus salah satu warga perumahan di kawasan Perumahan Duta Kranji Permai, Bekasi Barat, mengaku tidak punya pilihan lain selain bertahan di kawasan yang sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya.

"Selama lima tahun terakhir, rumah-rumah di sini rutin kebanjiran. Ketinggian air tiap tahun juga makin tinggi. Tiga tahun lalu ketinggian air 1 meter. Sekarang sudah lebih dari itu," ungkapnya, Jum'at (7/1/2022).

Saat hujan deras melanda kawasan Bekasi, Herman sigap memindahkan barang-barang miliknya ke tempat yang lebih tinggi. Selebihnya, ia hanya pasrah dan menjadikan banjir sebagai tontonan.

Herman mengaku sudah bosan berharap kepada pemerintah.

Baca juga: Kembali Geledah Kantor Rahmat Effendi, KPK Bawa 2 Koper dan Jemput 8 Orang Diduga Pegawai Pemkot Bekasi

”Sudah bosan berharap. Kami sudah rapat belasan tahun (dengan Pemkot Bekasi) soal penanganan Kali Cakung,” jelas Herman.

Menurut Herman, upaya penyelesaian banjir akibat luapan Kali Cakung sudah menjadi wacana Pemkot Bekasi sejak 2008.

Saat itu, Pemkot Bekasi yang masih dipimpin oleh Mochtar Muhammad menggagas program pembangunan polder.

Rencana tersebut kemudian redup usai Mochtar dibekuk karena kasus korupsi dan Rahmat Effendi naik dari wakil wali kota menjadi wali kota.

Adapun warga lain di wilayah itu, Aji (40), menjelaskan, salah satu penyebab banjir di lingkungan tempat tinggalnya adalah karena lebar kali yang kian menyusut.

Ia pun berkata bahwa warga sudah mengusulkan agar pemerintah mengutamakan perluasan Kali Cakung.

”Dan itu juga disetujui. Jadi, katanya selain pembangunan penampungan air, bagian kiri dan kanan kali juga akan diperluas,” jelas Aji.

Baca juga: Profil Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang Jadi Plt Wali Kota Bekasi

Hanya janji

Terdengar kabar pada awal 2021 bahwa realisasi pembangunan polder air dan perluasan kali cakung akan dimulai bulan Oktober. Rencana kemudian mundur dan meredup setelah tahun berganti.

Pada awal tahun 2022, harapan warga Kranji untuk terbebas dari musibah banjir kembali pupus pasca penangkapan Wali Kota Bekasi.

Ia dibekuk dalam OTT terkait pemberian imbalan pembebasan lahan proyek infrastruktur, termasuk pembebasan lahan Polder Air Kranji yang nilainya sebesar Rp 21,8 miliar.

Dengan ditetapkannya Rahmat Effendi sebagai tersangka oleh KPK, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemudian menetapkan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Ardhianto, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, pada Jum'at (7/1/2022).

”Dengan surat itu, maka beliau (Tri) bisa melakukan pelayanan publik, menandatangani dokumen, dan menangani hal yang bersifat hukum karena tidak boleh ada kekosongan hukum,” kata Kamil dalam siaran pers. (Kompas/ Stefanus Ato)

Artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul "Saat Asa Penanggulangan Banjir Bekasi Dikorupsi".