Bantah Gaji Naik, Ketua DPRD DKI: Tunjangannya yang Naik untuk Bantu Program Pemerintah

"Kinerja DPRD DKI Jakarta yang tak sangat cemerlang, sehingga penambahan gaji dan tunjangan tak punya alasan yang masuk akal," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/1/2022).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Ungkap Alasan Kenaikan Tunjangan Anggotanya

"Jika gaji dan tunjangan merupakan apresiasi atas kinerja, lalu bagaimana bisa DPRD DKI Jakarta dengan kinerja yang minim layak diganjar gaji dan tunjangan yang fantastis?" sambungnya.

Ketidakwajaran lain yang dilihat oleh Licus adalah kenaikan gaji itu terjadi di tengah situasi pandemi yang berdampak langsung pada perekonomian rakyat.

Ia menuturkan, kenaikan tersebut justru memperlihatkan sikap DPRD DKI yang tak peduli dengan situasi rakyat saat ini.

Jumlah tunjangan yang tercantum dalam anggaran juga terlalu fantastis, misalnya tunjangan perumahan.

"Bayangkan Rp 80 juta sebulan per anggota. Itu artinya sehari seorang anggota DPRD DKI mendapatkan jatah 2,6 juta," jelas dia.

"Itu baru dari satu jenis tunjangan, bayangkan tunjangan sebesar itu tampak sia-sia ketika tak setiap hari anggota itu bekerja sehingga kinerja mereka minim," tambahnya.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Sebut Gaji Anggotanya Tak Alami Kenaikan

Lucius pun tak bisa menemukan alasan logis guna membenarkan anggaran DKI Jakarta dihabiskan untuk membiayai kemewahan orang-orang yang berkinerja minim.

Karena itu, besaran serta momentum kenaikan gaji dan tunjangan itu sangat sulit dijelaskan sebagai sesuatu yang wajar diberikan kepada DPRD DKI Jakarta.

"Anggaran DKI Jakarta masih banyak diperlukan untuk urusan yang lebih penting," ujarnya.

Buat rakyat marah

Selain Lucius, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga menyayangkan adanya peningkatan gaji anggota DPRD DKI Jakarta 2022.

Apalagi, kenaikan tersebut terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat terdampak perekonomiannya.

"Tentu itu merupakan kebijakan yang tak tepat dan membuat rakyat iri dan marah," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/1/2022).

Baca juga: Gaji DPRD DKI Naik, Formappi: Tak Masuk Akal

Ujang mengatakan, pada saat masyarakat kesulitan akibat pandemi Covid-19, mestinya para wakil rakyat mawas diri dan menahan diri untuk menaikkan gaji atau pendapatannya.

Dia meminta para wakil rakyat di Jakarta itu mengedepankan rasa empati yang tinggi atas penderitaan rakyat.

"Jika rakyatnya sedang meradang, ya jangan naik gajinya," ucap dia.

Ujang mengingatkan DPRD DKI Jakarta bahwa masa pandemi Covid-19 seperti saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan gaji anggotanya.

Dia pun mewanti-wanti agar kenaikan gaji itu kembali dikaji ulang agar tidak menimbulkan kesan buruk dan protes dari masyarakat pada wakil rakyat.

"Jangan sampai di tahun baru 2022, rakyat gigit jari dan lapar, pejabatnya happy dan kenyang," kata dia.