Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menjelasakan alasannya menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait upah minimum provinsi (UMP) 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, gugatan itu bukan terkait besaran kenaikan UMP.

Baca juga: Kadin DKI Anggap Pergub Lama Anies tentang Kenaikan UMP 0,85 Persen Masih Berlaku meski Sudah Direvisi

"Jadi kami tidak mempermasalahkan besar kecilnya kenaikan, tapi kami yang mempermasalahkan itu prosedur dan aturannya ada atau tidak," kata Nurjaman, Kamis (20/1/2022).

Nurjaman menyebutkan, kenaikan UMP sebesar 5 atau 10 persen pun tak masalah, asal ada regulasinya.

"Kan kita diajarkan buat benar, seusai aturan, taat hukum, ini kan mengajarkan nggak benar," ujar Nurjaman.

Nurjaman juga menanggapi pernyataan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta yang menyebutkan Apindo DKI seharusnya tak perlu gugatan ke PTUN.

"Yang jelas nggak bakal nyambung antara Kadin sama Apindo karena Kadin mempermasalahkan besar kecilnya. Kami nggak mempermasalahkan itu," kata Nurjaman.

Baca juga: Apindo Dinilai Tak Perlu Gugat Anies, Kadin DKI Sebut Pengusaha Bisa Naikkan UMP 0,85 Persen

"Silakan kalau perusahaan menaikkan, kalau mampu gitu lho. Berdasarkan kemampuan," ujar dia.

Nurjaman menyebutkan, kenaikan upah diatur perusahaan masing-masing, karena karakter tiap perusahaan berbeda-beda.

Sebelumnya, Ketua Kadin DKI Diana Dewi mengatakan, Apindo tidak perlu melayangkan gugatan karena masih ada surat keputusan (SK) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Kadisnakertrans) yang menyatakan bahwa mekanisme pengupahan bagi perusahaan yang tidak tumbuh di masa pandemi Covid-19 akan dibahas lagi.