Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Ah Itu Ada yang Urus

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto buka suara berkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) di kementeriannya.

Prabowo menyatakan, kasus tersebut sedang diurus.

"Ah itu sudah diurus, ada yang urus," kata Prabowo singkat saat ditemui di Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, Kota Tangerang, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Setelah menyatakan hal tersebut, Prabowo tak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Dia langsung masuk ke kendaraan dinasnya dan meninggalkan TMP Taruna.

Adapun permasalahan proyek ini berawal ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015.

Padahal, saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemenhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

Baca juga: PM Singapura Berkunjung ke Indonesia, Menhan Prabowo: Kita Perlu Persahabatan yang Baik dengan Tetangga

Kontrak itu juga dibuat meskipun hak penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemkominfo baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.

Untuk membangun Satkomhan, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016, yang anggarannya pada 2015 juga belum tersedia.

Namun, pihak Kemenhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT kepada Kemenkominfo.

Akibatnya, pada 9 Juli 2019, pihak Avanti mengajukan gugatan dan pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis sekitar Rp 515 miliar.

Baca juga: Disebut sebagai Macan yang Mengeong, Ini Tanggapan Prabowo

Tak hanya itu, tahun 2021, pihak Navayo mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021, Kemenhan harus membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada diskresi atau perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan slot orbit 123 derajat BT.

Ryamizard mengakui, Kemenhan saat memanfaatkan slot orbit yang berada di atas Sulawesi itu belum mempunyai anggaran.

Namun, Kemenhan harus tetap menyewa satelit demi menyelamatkan slot orbit sebagaimana perintah Jokowi.

Baca juga: Menhan Prabowo Ingatkan Kemerdekaan RI Bukan Hadiah

Ryamizard menuturkan, ada unsur kedaruratan dalam pengisian satelit di slot orbit.

Sebab, apabila Indonesia tidak segera menunjukkan komitmennya kepada International Telecommunication Union (ITU), slot tersebut bisa diberikan kepada pihak lain.

Kasus ini kemudian diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus ini mulai naik ke tahap penyidikan Kejagung pada 14 Januari 2022.

Sejumlah saksi dari pihak swasta sudah diperiksa dan sejumlah barang bukti sudah disita.