Situasi Covid-19 di Jabodetabek yang Kian Mengkhawatirkan, RS Mulai Penuh dan Sejumlah Daerah Hentikan PTM

"Disuruh evaluasi lagi yang PTM, Itu kan instruksi dari Pak Jokowi, dari Presiden," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin melalui sambungan telepon, Rabu (2/2/2022).

Sama dengan Kota Tangerang, Pemkot Bogor dan Pemkot Bekasi juga memutuskan menyetop PTM seiring dengan naiknya penularan Covid-19 di dua kota tersebut.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pihaknya dengan terpaksa menghentikan PTM terbatas yang telah berjalan selama kurang lebih tiga bulan.

Keputusan itu diambil setelah angka penularan kasus Covid-19 di Kota Bogor mengalami peningkatan setidaknya dalam dua pekan terakhir. Kekhawatiran penularan Covid-19 di lingkungan sekolah menjadi salah satu parameter keputusan PTM dihentikan sementara.

Bima menuturkan, penghentian sementara PTM berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

"Kami melindungi keluarga di rumah karena mengatur anak-anak di dalam kelas jauh lebih sulit dibanding mengatur masyarakat di restoran dan mal. Ini situasi tidak biasa saja," ungkap Bima, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, BOR di Kota Tangerang Capai 32,18 Persen

Sementara itu, PTM di Bekasi untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) juga dihentikan selama 14 hari kedepan. Siswa kembali melakukan PJJ mulai Rabu (2/2/2022).

Dikutip dari Kompas.id, Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pihaknya telah meminta izin kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menerapkan kembali kebijakan PJJ.

”Beliau (Gubernur) prinsipnya mendukung karena eskalasinya berdasarkan data yang ada, kami terbesar kedua (kasus Covid-19) setelah Kota Depok,” ucap Tri, di Bekasi, Selasa (1/2/2022).

Perlu langkah taktis

Menyikapi kian gawatnya pandemi Covid-19, epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman pun meminta pemerintah segera melakukan langkah taktis untuk mengurangi penambahan kasus yang nantinya akan berakibat pada tingginya BOR di RS.

Jika BOR tak terkendali, maka berpotensi akan menggoyahkan sistem kesehatan nasional sebagaimana terjadi pada pertengahan 2021 di saat Indonesia mengalami gelombang kedua Covid-19.

Saking tingginya BOR yang mencapai 90 persen lebih, pasien penyakit berat lainnya seperti jantung yang membutuhkan perawatan intensif pun kesulitan mendapat kamar sehingga harus kehilangan nyawa.

"Saya melihat mitigasi dari kita masih kurang. Padahal kita pernah punya pengalaman sebelumnya yang kalau tidak dimanfaatkan dengan tepat akhirnya sama saja, banyak korban berjatuhan," ujar Dicky.

"Jadi yang harus pemerintah lakukan saat ini adalah minimalisir kasus secepatnya bagaimanapun caranya, harus dilakukan," lanjut Dicky.