Kompas.com - 04/02/2022, 08:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memperbolehkan daerah berstatus PPKM level 2 menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 50 persen.

Kebijakan ini diambil karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah. Namun, sekolah di wilayah PPKM level 2 masih diperbolehkan menerapkan PTM terbatas dengan kapasitas 100 persen jika merasa siap.

Keputusan ini menuai pro dan kontra dari pemerhati anak serta pegiat pendidikan.

Baca juga: Apresiasi Aturan PTM 50 Persen, KPAI: Sedikit Banyak Beri Kelegaan bagi Orangtua

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kebijakan tersebut karena memberikan opsi bagi orangtua untuk memilih antara PTM atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak.

"Opsi ini sedikit banyak memberikan kelegaan kepada para orangtua yang khawatir anaknya tertular Covid-19, sehingga tidak izinkan anaknya PTM. Dengan demikian sekolah jadi wajib melayani PJJ (pembelajaran jarak jauh)," kata Retno, Kamis.

Dari hasil pengawasan PTM 100 persen yang dilakukan KPAI, setidaknya ada dua titik kerentanan, yakni tidak terjadinya jaga jarak saat proses pembelajaran di kelas.

"Oleh karena itu, ketika kapasitasnya menjadi 50 persen, maka jaga jarak satu meter per siswa bisa dilakukan dan anak-anak masuk sekolah tidak setiap hari," ujar Retno.

Kerentanan lainnya berdasar pengawasan KPAI adalah kerumunan penjemput siswa yang terjadi hampir di seluruh sekolah, terutama di SD.

"Kerumunan yang juga sangat berbahaya. Jika jumlah murid yang masuk dikurangi kapasitasnya hingga 50 persen, kerumunan juga bisa jauh berkurang sehingga jaga jarak terjadi juga saat penjemputan," kata Retno.

Baca juga: KPAI Dorong Sekolah agar Transparan Umumkan Kasus Positif Covid-19

Pemerintah diminta hentikan PTM

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suporter Persipasi Bekasi Gelar Aksi Kosongkan Tribun Utara

Suporter Persipasi Bekasi Gelar Aksi Kosongkan Tribun Utara

Megapolitan
Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Jika...

Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Jika...

Megapolitan
Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Megapolitan
Begini Tanggapan Pesohor dan Warganet soal Baim dan Paula yang Pura-pura Buat Laporan KDRT

Begini Tanggapan Pesohor dan Warganet soal Baim dan Paula yang Pura-pura Buat Laporan KDRT

Megapolitan
Anies: Doa Tak Terhenti bagi Orangtua yang Anaknya Tak Kembali...

Anies: Doa Tak Terhenti bagi Orangtua yang Anaknya Tak Kembali...

Megapolitan
Anies, RK, dan Bima Arya Satu 'Panggung', Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Anies, RK, dan Bima Arya Satu "Panggung", Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Megapolitan
Makan, Minum, Hingga Peralatan Mandi Korban Penyaluran TKI Ilegal Ditanggung Negara

Makan, Minum, Hingga Peralatan Mandi Korban Penyaluran TKI Ilegal Ditanggung Negara

Megapolitan
Kronologi Lengkap Baim Wong dan Paula Prank Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Kronologi Lengkap Baim Wong dan Paula Prank Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Megapolitan
Belum Didukung E-TLE, Operasi Zebra di Bekasi Andalkan Tilang Manual

Belum Didukung E-TLE, Operasi Zebra di Bekasi Andalkan Tilang Manual

Megapolitan
Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Megapolitan
Baim Wong dan Paula 'Prank' Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Baim Wong dan Paula "Prank" Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Megapolitan
Anies Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Pengamat: Untuk Hindari Kampanye Hitam Politik Identitas

Anies Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Pengamat: Untuk Hindari Kampanye Hitam Politik Identitas

Megapolitan
Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Megapolitan
Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Pecatan TNI Suplai Senjata untuk Perampokan, Pengamat: Bisa Jadi Anggota TNI Aktif Terlibat

Pecatan TNI Suplai Senjata untuk Perampokan, Pengamat: Bisa Jadi Anggota TNI Aktif Terlibat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.