Pro-Kontra Kebijakan PTM 50 Persen di Daerah Berstatus PPKM Level 2

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memperbolehkan daerah berstatus PPKM level 2 menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 50 persen.

Kebijakan ini diambil karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah. Namun, sekolah di wilayah PPKM level 2 masih diperbolehkan menerapkan PTM terbatas dengan kapasitas 100 persen jika merasa siap.

Keputusan ini menuai pro dan kontra dari pemerhati anak serta pegiat pendidikan.

Baca juga: Apresiasi Aturan PTM 50 Persen, KPAI: Sedikit Banyak Beri Kelegaan bagi Orangtua

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kebijakan tersebut karena memberikan opsi bagi orangtua untuk memilih antara PTM atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak.

"Opsi ini sedikit banyak memberikan kelegaan kepada para orangtua yang khawatir anaknya tertular Covid-19, sehingga tidak izinkan anaknya PTM. Dengan demikian sekolah jadi wajib melayani PJJ (pembelajaran jarak jauh)," kata Retno, Kamis.

Dari hasil pengawasan PTM 100 persen yang dilakukan KPAI, setidaknya ada dua titik kerentanan, yakni tidak terjadinya jaga jarak saat proses pembelajaran di kelas.

"Oleh karena itu, ketika kapasitasnya menjadi 50 persen, maka jaga jarak satu meter per siswa bisa dilakukan dan anak-anak masuk sekolah tidak setiap hari," ujar Retno.

Kerentanan lainnya berdasar pengawasan KPAI adalah kerumunan penjemput siswa yang terjadi hampir di seluruh sekolah, terutama di SD.

"Kerumunan yang juga sangat berbahaya. Jika jumlah murid yang masuk dikurangi kapasitasnya hingga 50 persen, kerumunan juga bisa jauh berkurang sehingga jaga jarak terjadi juga saat penjemputan," kata Retno.

Baca juga: KPAI Dorong Sekolah agar Transparan Umumkan Kasus Positif Covid-19

Pemerintah diminta hentikan PTM

Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) berharap PTM dihentikan secara total untuk sementara.

Sebab, meski ada keputusan sekolah di daerah PPKM Level 2 boleh menerapkan PTM berkapasitas 50 persen, tetapi masih ada kemungkinan untuk menerapkan PTM 100 persen.

"P2G berharap justru PTM 100 persen dihentikan di (daerah) aglomerasi dan daerah-daerah yang positivity rate di atas 5 persen sesuai rekomendasi WHO," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim kepada Kompas.com, Kamis (3/2/2022).

Satriawan mengatakan, keputusan pemerintah pusat terkait evaluasi PTM 50 persen untuk daerah PPKM level 2 tidak tegas.

"Untuk wilayah PPKM Level 2 ada kata 'dapat' jadi enggak tegas menghentikan PTM 100 persen," ujar dia.

Baca juga: Perhimpunan Guru Minta Pemerintah Hentikan Total PTM untuk Sementara