Temui Massa Unjuk Rasa Marunda, Kemenhub Akan Panggil Pimpinan KSOP

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Kementerian Perhubungan menemui massa aksi unjuk rasa dari Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (F-MRM) di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2022).

Staf Humas Kemenhub Ibang mengatakan, Kemenhub akan memanggil pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) hari ini, untuk menindaklanjuti tuntutan F-MRM yang menuntut menyelesaikan polusi batu bara di Marunda.

"Pimpinan kami akan memanggil pimpinan KSOP, salam hormat dari pimpinan kami kepada bapak-bapak, mohon bersabar, nanti akan ditindak lanjuti," ujar Ibang di lokasi unjuk rasa, Senin.

Baca juga: Pencemaran Batu Bara di Rusunawa Marunda, Warga: Makin Sering Terjadi Sejak 2018, seolah Tak Ada Solusi

Menurut Ibang, pimpinan KSOP akan dicopot dari jabatannya apabila terbukti bersalah dalam pencemaran yang terjadi di Marunda.

Dia mengungkapkan akan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dalam menindak lanjuti kasus tersebut.

"Kalau terbukti salah akan dicopot, kami minta bukti yang kuat, kami akan sampaikan pada pimpinan," ucapnya.

Baca juga: Warga Marunda Sebut 3 Surat Tuntutan Mereka Terkait Pencemaran Abu Batubara Hilang di Kemenhub

Dalam wawancara terpisah Ketua F-MRM Didi Suwandi mengaku telah mengadakan pertemuan dengan pihak KSOP dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, namun pertemuan itu tidak menemui jalan tengah.

"Malah mereka menyatakan bahwa PT Karya Citra Nusantara (KCN) sudah sesuai dengan SOP," ujar Didi.

"Seolah-olah mereka meniadakan debu batu bara di wilayah kami padahal sudah dibuktikan oleh pernyataan Dinas LH bahwa ada ketidaktaatan yang dilakukan oleh PT KCN yang ada dibawah otoritas KSOP," sambung dia.

Baca juga: Gelar Unjuk Rasa, Ini Tuntutan Warga Rusun Marunda yang Terdampak Abu Batu Bara

Sebagai informasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan tentang pencemaran abu batu bara di Rusun Marunda yang berdampak pada kesehatan warga terutama anak-anak.

Pencemaran diduga telah menimbulkan masalah pernapasan (ISPA), gatal-gatal pada kulit, dan ruang bermain anak yang penuh abu batu bara.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Johny Simanjuntak, pada Minggu (6/3/2022).

Dalam menindaklanjuti itu, KPAI melakukan pengawasan di sekolah satu atap yang terdiri dari SDN Marunda 05, SMPN 290 Jakarta, dan SLB Negeri 08 Jakarta Utara, pada Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Pencemaran Abu Batu Bara di Rusun Marunda, Dinas Lingkungan Hidup Sudah Cek Kondisi Lapangan

Sekolah tersebut menjadi lokasi yang terdekat dari aktivitas pengolahan batu bara, bahkan gunungan batu bara dapat disaksikan dengan sangat jelas dari lantai 4 SMPN 290 Jakarta.

“Para guru dan kepala sekolah tersebut mengakui bahwa abu batu bara sangat menganggu aktivitas di sekolah. Debu di lantai harus disapu dan dipel sedikitnya empat kali selama aktivitas pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung dari pukul 06.30 sampai 13.00 WIB," kata Retno dikutip dari siaran pers, Minggu (13/3/2022).

Retno mengatakan, penjaga dan para petugas kebersihan sekolah menyebut bahwa abu batu bara tersebut baru mereda apabila hujan. Namun saat udara panas, abu batu bara tersebut terbawa angin dan mengotori seluruh ruang kelas.

"Apalagi jika tidak ada aktivitas pembelajaran pada hari Sabtu dan Minggu, debu batu bara menumpuk dengan ketebalan bisa mencapai hampir 1 sentimeter,” kata dia.

Retno mengatakan, berdasarkan kunjungannya ke Rusunawa Marunda Blok A/10, warga menyampaikan dampak pencemaran mulai dirasakan sejak 2018.

Menurut dia, warga makin merasakan dampak pencemaran abu batu bara terhadap kesehatan, seperti gangguan pada kulit dan pernapasan.

"Bahkan ada seorang anak yang terpaksa harus ganti kornea mata dari donor mata. Ketika tahun 2019, anak yang kerap bermain di RPTRA mengaku matanya sakit dan mengeluarkan air terus. Dia mengucek matanya karena gatal dan diduga kuat partikel halus dari abu batu bara mengenai mata si anak," kata dia.

Berdasarkan hal tersebut, pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta segera bertindak. KPAI juga merekomendasikan agar DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan ke lapangan sekaligus memanggil pemerintah dan perusahaan untuk dimintai penjelasan.

Kemudian, KPAI juga mendorong perlunya pemerintah pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melakukan investigasi terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"KPAI juga mendorong pelibatan laboratorium yang independen untuk melakukan uji laboratorium pada air dan tanah warga, serta uji medis terkait dampak kesehatan yang dirasakan warga, termasuk anak-anak," ucap dia.