Kompas.com - 21/03/2022, 21:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, ada 179 titik fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang menjadi hak Pemprov DKI Jakarta namun belum diserahkan pihak pengembang.

Untuk itu, Mujiyono mendesak Pemprov DKI, khususnya Pemkot Jakarta Barat agar segera mengambil langkah konkret agar hak Pemprov DKI tersebut bisa segera diserahkan.

"Ini aset (fasos fasum) yang merupakan hak Pemprov DKI belum diserahterimakan. Harus ada langkah konkret dan solusi yang baik terkait penambahan aturan agar 179 (titik) tersebut diambilalihkan dan menjadi aset Pemprov DKI Jakarta," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Bareskrim Polri Segel Aset Indra Kenz di Alam Sutera Tangsel

Fasos fasum miliki Pemprov DKI tersebut sudah tertuang dalam Laporan HAsil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2016. Di Jakarta Barat, ada 289 titik fasos fasum yang menjadi aset Pemprov, namun 179 titik masih belum diserahkan.

Untuk mengambil fasos fasum tersebut, Mujiyono meminta agar Pemprov DKI tidak segan menerapkan tindakan paksa terhadap pengembang.

"Ini bisa menjadi satu solusi, kalau kondisinya kayak gitu orangnya tidak ada eksekusi paksa dulu. Buat saja fasos fasum dulu, itu secara tidak langsung para pengembang akan merasa untuk datang (cari fasos fasumnya), saat itu baru terlihat siapa pengembangnya," kata dia.

Baca juga: Temuan KPK: Banyak Pengembang di Tangerang Raya Belum Serahkan Fasos Fasum

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko memastikan akan terus menyurati pengembang yang memiliki 179 titik aset fasos fasum yang kini sudah masuk dalam peredaran untuk dilakukan penagihan.

Hanya saja, kata Yani, Pemkot Jakarta Barat terkendala dengan sejumlah persoalan, salah satunya dengan pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang sudah berstatus pailit atau bangkrut.

"Karena itu kita tidak dapat melakukan penagihan bahwa pemegang SIPPT pailit, padahal sudah ditunjuk kurator tapi ada kendala karena ketika menagih syarat-syarat yang dipenuhi. Walikota sebagai penagih datanya tidak bisa melakukan penagihan dan tidak bisa kasih sanksi," ucap Yani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rute Kereta Bogowonto dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Bogowonto dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Belasan Kali Beraksi dalam Setengah Tahun, Komplotan Pencuri Motor di Kalideres Lihai Melarikan Diri

Belasan Kali Beraksi dalam Setengah Tahun, Komplotan Pencuri Motor di Kalideres Lihai Melarikan Diri

Megapolitan
Pengelola Tol Becakayu Berencana Pasang 4 CCTV di Simpang Presdo M Hasibuan

Pengelola Tol Becakayu Berencana Pasang 4 CCTV di Simpang Presdo M Hasibuan

Megapolitan
Polisi Periksa 3 Saksi Penemuan Jasad Bayi di Kontrakan Kawasan Ciracas

Polisi Periksa 3 Saksi Penemuan Jasad Bayi di Kontrakan Kawasan Ciracas

Megapolitan
Sepi Remaja 'SCBD', Kini Tidak Ada Lagi Aksi 'Citayam Fashion Week' di Dukuh Atas

Sepi Remaja "SCBD", Kini Tidak Ada Lagi Aksi "Citayam Fashion Week" di Dukuh Atas

Megapolitan
Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Megapolitan
'Branding' Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

"Branding" Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

Megapolitan
Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Megapolitan
Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Megapolitan
Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Megapolitan
Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Megapolitan
Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Megapolitan
Polisi Sita 6 Barang dari Rumah Mertua Irjen Ferdy Sambo di Jalan Bangka

Polisi Sita 6 Barang dari Rumah Mertua Irjen Ferdy Sambo di Jalan Bangka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.