Rapat Berjalan Alot, Tarif Angkutan Terintegrasi Tak Kunjung Disetujui DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat dengan agenda persetujuan mengenai tarif integrasi transportasi umum di Jakarta berjalan alot. Sampai rapat ditutup pada pukul 17.15 WIB, tarif yang rencananya akan diputuskan bulan ini belum juga mendapat kesimpulan akhir.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak masih tak setuju karena menilai tarif integrasi akan memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Subsidi PSO untuk transportasi umum dinilai akan semakin membengkak. Menurut dia, subsidi senilai Rp 3 triliun lebih bisa digunakan untuk program pembangunan lainnya seperti penyediaan air bersih.

Baca juga: PSI Ingatkan Tarif Terintegrasi Transportasi Umum di Jakarta Jangan Bikin Rugi BUMD DKI

"Saya tidak pernah melihat masyarakat mengeluh mengenai tarif, yang dikeluhkan masyarakat adalah tidak punya air minum," kata Gilbert dalam rapat yang digelar Komisi B, Rabu (23/3/2022).

Gilbert mengatakan, pembangunan infrastruktur air bersih di Jakarta tak kunjung selesai karena terbentur masalah anggaran. Di sisi lain, tarif terintegrasi yang akan menelan subsidi triliunan rupiah justru terus dikebut.

"Sedangkan kita membuat air minum terbentur karena masalah anggaran," kata dia.

Baca juga: Pengamat Sebut Integrasi Tarif Transportasi Jakarta Perlu Didukung Akses yang Memadai

Dari sisi Pemprov DKI Jakarta, tarif angkutan terintegrasi disebut sudah cukup terlambat untuk diterapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, dalam amanat yang diberikan pemerintah pusat, semestinya Pemprov DKI Jakarta sudah menjalankan tarif angkutan terintegrasi sejak tahun lalu.

Namun, karena dari segi infrastruktur belum terpenuhi akhirnya saat ini waktu yang dinilai tepat untuk mengintegrasikan kebijakan tersebut.

Baca juga: DPRD DKI Khawatir Subsidi Transportasi untuk Tarif Terintegrasi Salah Sasaran

"Pada bulan Januari 2019 pak Presiden itu sudah menginstruksikan dilakukan integrasi, nah ini salah satunya yang sudah dilakukan Pemprov DKI itu melakukan integrasi prasarana, integrasi layanan dan rute," kata Syafrin.

Keputusan persetujuan akhirnya kembali ditunda karena dalam rapat belum ada keputusan apakah tarif integrasi bisa direalisasikan sesegera mungkin.

Rapat terkait tarif integrasi kali ini digelar kali ketiga setelah pertama digelar bersama Komisi C pada 15 Maret, Rapat pertama dengan Komisi B pada 16 Maret dan hari ini bersama Komisi B dengan hasil belum mencapai kesepakatan.

Rencana tarif integrasi tersebut akan diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuat Keputusan Gubernur untuk penerapannya.

Akan ada uji coba selama dua pekan, sehingga tarif terintegrasi baru bisa berlaku efektif pada April 2022.

Tarif terintegrasi dipatok Rp 10.000 untuk durasi tiga jam perjalanan. Kendaraan umum yang akan terintegrasi dalam sistem tersebut berupa moda transportasi bus transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.