JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bersurat ke DPRD DKI Jakarta untuk segera memberikan persetujuan terkait kebijakan integrasi tarif transportasi umum.
"Tentu Pak Gubernur (Anies) sudah melayangkan surat, kita berharap dari DPRD segera diluncurkan (setuju integrasi tarif)," kata Syafrin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/3/2022).
Program integrasi tarif yang diinisiasi Anies tersebut, kata Syafrin, sudah melalui kajian mendalam, baik dari aspek ekonomi dan aspek legalitas.
Baca juga: Pemprov DKI Sebut Integrasi Tarif Transportasi Umum merupakan Amanat Presiden Jokowi
Program tersebut juga sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo sejak dua tahun lalu dalam rapat terbatas.
"Itu amanat (Presiden pada) rapat terbatas 8 Januari 2019," ucap Syafrin.
Memberikan kemudahan mobilitas
Syafrin mengatakan, selain amanat Presiden Jokowi, integrasi tarif transportasi umum di Jakarta juga mendesak diterapkan demi kemudahan mobilitas warga.
Warga bisa menikmati tarif yang lebih murah dengan moda transportasi yang berbeda-beda.
Tarif terintegrasi juga disebut bisa memangkas waktu antrean yang selama ini terjadi di pintu masuk stasiun atau halte busway.
Baca juga: Pemprov DKI Akan Bangun Halte Terintegrasi di Kota Tua dan Jalur Pedestrian Plaza BEOS
"Orang yang akan keluar di satu sistem dia harus tap out, begitu dia tap out itu sudah ada antrian di belakangnya, berapa waktu yang terbuang," kata Syafrin.
Kesempatan berbeda, Pengamat Transportasi Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, tarif integrasi akan membawa dampak positif bagi pembangunan keberlanjutan DKI Jakarta.
Menurut Yayat, tarif integrasi akan membantu warga yang saat ini masih bergaji rendah di Jakarta. Dengan tarif yang lebih murah, maka akan ada banyak warga yang memiliki tabungan.
Seiring dengan semakin membaiknya transportasi umum, Yayat menyebut akan ada banyak warga Jabodetabek yang beralih ke kendaraan pribadi dan otomatis akan mengurangi polusi udara di Jakarta.
Salah satu proposal program Anies yang disetujui Jokowi
Perihal Presiden Jokowi menyetujui integrasi transportasi umum di Jakarta juga pernah diungkapkan Anies Maret 2019 lalu.
Anies mengatakan, Jokowi menyetujui proposal senilai Rp 571 triliun untuk pembangunan Jakarta.
Salah satunya adalah integrasi transportasi umum di wilayah Jakarta kota penyangganya.
"Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 Triliun," kata Anies, Selasa (19/3/2019).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.