Kompas.com - 05/04/2022, 15:37 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi berencana mengajukan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatannya ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Viani menilai, pengadilan belum memasuki dan menyentuh pokok perkara serta hanya fokus pada kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara yang dia ajukan.

"Keputusan pengadilan melalui keputusan sela itu adalah keliru, ini ada sesat berpikir karena dianggap sengketa partai," ujar Viani melalui keterangan tertulis, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: PSI Minta Penggantian Antarwaktu Viani Limardi sebagai Anggota DPRD DKI Segera Diproses

Viani menuturkan, gugatan yang diajukan ke pengadilan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PSI terhadap dirinya.

Menurut Viani, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan semestinya bisa diadili di pengadilan negeri.

"Hak saya sebagai kader partai untuk memperjuangkan keadilan di partai sudah ditutup oleh partai sendiri sejak awal. Oleh karena itulah, peran pengadilanlah yang seharusnya memeriksa dan mengadili," ucap Viani.

Baca juga: Diterima di 5 Perguruan Tinggi Asia dan Eropa, Ini Alasan Fawwaz Pilih Kuliah di UI

Dalam gugatannya, Viani meminta surat pemecatannya sebagai kader PSI dibatalkan bersama tiga surat peringatan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

Pasalnya, tiga surat peringatan, yaitu peringatan pertama, kedua, dan ketiga, dikeluarkan berbarengan dengan surat keputusan pemecatan Viani yakni tertanggal 25 September 2021.

Putusan sela yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap sehingga masih bisa dilakukan upaya banding.

"Jadi saya berharap Michael Sianipar sebagai Ketua DPW PSI DKI jangan memberikan pernyataan sesat kepada masyarakat, seakan-akan putusan sela PN Jakpus adalah putusan yang sudah inkrah, dan kewenangan PAW (pergantian antarwaktu) terletak pada PSI, padahal nyatanya, yang memilih wakil rakyat adalah rakyat," ujar Viani.

Baca juga: Spanduk Jenderal Andika Berkaus PKI di Tanah Abang dan Menteng Dicopot dan Diamankan Koramil

Sebagai informasi, majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan gugatan Viani tidak bisa disidangkan di PN Jakarta Pusat karena dianggap bukan kewenangan pengadilan melainkan mahkamah partai.

Viani sebagai penggugat dan Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengonfirmasi adanya putusan sela dengan nomor 637/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Megapolitan
Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Megapolitan
Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Megapolitan
Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Penjenamaan RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Ubah Pola Pikir Masyarakat

Dinkes DKI Sebut Penjenamaan RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Ubah Pola Pikir Masyarakat

Megapolitan
Wakapolri Pimpin Timsus Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob Depok

Wakapolri Pimpin Timsus Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob Depok

Megapolitan
Tim SAR Gabungan Temukan Satu dari Dua Korban yang Tenggelam di Kali Bekasi

Tim SAR Gabungan Temukan Satu dari Dua Korban yang Tenggelam di Kali Bekasi

Megapolitan
Imunisasi Campak dan Rubela untuk Anak Dibuka di Tempat Umum Setiap Sabtu-Minggu, Simak Lokasinya

Imunisasi Campak dan Rubela untuk Anak Dibuka di Tempat Umum Setiap Sabtu-Minggu, Simak Lokasinya

Megapolitan
Pria yang Bakar Rumah Tetangga di Penjaringan Tepergok Mondar-mandir dan Siram Bensin oleh Korban

Pria yang Bakar Rumah Tetangga di Penjaringan Tepergok Mondar-mandir dan Siram Bensin oleh Korban

Megapolitan
Ini Pertimbangan Pemprov DKI Lakukan Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD di Jakarta

Ini Pertimbangan Pemprov DKI Lakukan Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD di Jakarta

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Ahli untuk Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kecelakaan Kerja di GOR Mampang

Polisi Akan Periksa Ahli untuk Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kecelakaan Kerja di GOR Mampang

Megapolitan
Kadiv Humas Polri Sebut Timsus Bekerja Maraton Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob

Kadiv Humas Polri Sebut Timsus Bekerja Maraton Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Penganiayaan yang Tewaskan Santri di Tangerang

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Penganiayaan yang Tewaskan Santri di Tangerang

Megapolitan
Polisi Belum Minta Keterangan BCL Setelah Penangkapan Manajernya Terkait Penggunaan Psikotropika

Polisi Belum Minta Keterangan BCL Setelah Penangkapan Manajernya Terkait Penggunaan Psikotropika

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.