Viani Limardi Berencana Ajukan Banding atas Putusan Sela PN Jakpus soal Gugatannya ke PSI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi berencana mengajukan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatannya ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Viani menilai, pengadilan belum memasuki dan menyentuh pokok perkara serta hanya fokus pada kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara yang dia ajukan.

"Keputusan pengadilan melalui keputusan sela itu adalah keliru, ini ada sesat berpikir karena dianggap sengketa partai," ujar Viani melalui keterangan tertulis, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: PSI Minta Penggantian Antarwaktu Viani Limardi sebagai Anggota DPRD DKI Segera Diproses

Viani menuturkan, gugatan yang diajukan ke pengadilan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PSI terhadap dirinya.

Menurut Viani, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan semestinya bisa diadili di pengadilan negeri.

"Hak saya sebagai kader partai untuk memperjuangkan keadilan di partai sudah ditutup oleh partai sendiri sejak awal. Oleh karena itulah, peran pengadilanlah yang seharusnya memeriksa dan mengadili," ucap Viani.

Baca juga: Diterima di 5 Perguruan Tinggi Asia dan Eropa, Ini Alasan Fawwaz Pilih Kuliah di UI

Dalam gugatannya, Viani meminta surat pemecatannya sebagai kader PSI dibatalkan bersama tiga surat peringatan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

Pasalnya, tiga surat peringatan, yaitu peringatan pertama, kedua, dan ketiga, dikeluarkan berbarengan dengan surat keputusan pemecatan Viani yakni tertanggal 25 September 2021.

Putusan sela yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap sehingga masih bisa dilakukan upaya banding.

"Jadi saya berharap Michael Sianipar sebagai Ketua DPW PSI DKI jangan memberikan pernyataan sesat kepada masyarakat, seakan-akan putusan sela PN Jakpus adalah putusan yang sudah inkrah, dan kewenangan PAW (pergantian antarwaktu) terletak pada PSI, padahal nyatanya, yang memilih wakil rakyat adalah rakyat," ujar Viani.

Baca juga: Spanduk Jenderal Andika Berkaus PKI di Tanah Abang dan Menteng Dicopot dan Diamankan Koramil

Sebagai informasi, majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan gugatan Viani tidak bisa disidangkan di PN Jakarta Pusat karena dianggap bukan kewenangan pengadilan melainkan mahkamah partai.

Viani sebagai penggugat dan Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengonfirmasi adanya putusan sela dengan nomor 637/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tersebut.