Pro Kontra Kembali Bergulirnya Interpelasi Formula E di DPRD DKI

Tujuh fraksi ini juga yang melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ke BK DPRD karena menganggap agenda sidang paripurna interpelasi yang berlangsung 28 September 2021 itu ditetapkan dengan cara yang tidak legal.

Sebagian fraksi tetap tolak interpelasi

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto menegaskan bahwa partainya tetap tidak akan mendukung gelaran sidang interpelasi yang digulirkan Fraksi PDI-P dan PSI tersebut.

"Kami masih pada pandangan awal, bahwa interpelasi tidak perlu dilakukan," kata Bambang.

Meski demikian, Bambang mengatakan bahwa Fraksi PAN menerima putusan BK yang menyatakan Ketua DPRD tidak melanggar kode etik dan tata tertib.

"Fraksi PAN dapat menerima dan menghormati keputusan tersebut. Mari kita lupakan yang sudah lewat dan memandang ke depan dengan kebersamaan yang lebih tulus," ujar dia.

Baca juga: Terima Putusan Ketua DPRD DKI Tak Langgar Etik, F-PAN: Kami Tetap Tolak Interpelasi Formula E

Bambang berharap kejadian pelaporan tersebut bisa menjadi bahan introspeksi semua pihak untuk mewujudkan kepemimpinan bersama atau collective collegial yang lebih baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan DKI M Taufik pun mengaku menghormati keputusan tersebut.

"Kalau institusi untuk yang begitu-begitu kan BK itu. Jadi harus kita hormati keputusan BK," ucap dia.

Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan, meski dinyatakan tidak terbukti melanggar aturan, dia tetap tidak setuju sidang paripurna interpelasi digelar.

Menurut dia interpelasi sudah tidak jalan lagi dan tidak perlu dibahas di tingkat paripurna.

Baca juga: Hanya Butuh 60 Hari, FEO Sebut Sirkuit Formula E Jakarta Jadi Pembangunan Sirkuit Tercepat di Dunia

"Bukan karena (keputusan) BK, kita memandang mekanisme segala macam. Saya kira memandang penting tidaknya (interpelasi untuk dihadiri), kalau BK berkaitan dengan prosedur dengan etik gitu-gitu," kata dia.