Anggota Ditlantas Polda Metro AKP Rudi Dikeroyok Saat Evakuasi Mobil Terjebak Demo di Depan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, AKP Rudi Wiransyah, menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang tak dikenal.

Ketika itu, Rudi sedang mengevakuasi mobil-mobil yang terjebak di jalan tol depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, akibat kerumunan massa pengunjuk rasa, Senin (11/4/2022).

Hal ini diungkapkan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo, saat menjenguk Rudi di Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Senin petang.

"Untuk kondisi AKP Rudi saat ini dalam keadaan stabil," ujar Sambodo, Senin.

Baca juga: Alasan Ade Armando ke Lokasi Demo hingga Berujung Dikeroyok Massa

Menurut Sambodo, Rudi mengalami memar di bagian kepala, dada, dan pinggang akibat dikeroyok.

"Hasil pemeriksaan, ada memar dan luka di bagian kepala belakang, memar dada dan paru-paru, kemudian (memar) pinggang bagian belakang akibat pukulan," kata Sambodo.

AKP Rudi kini masih menjalani perawatan intensif di RS Polri.

Diketahui, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusrizal mengatakan, ada empat poin yang diutarakan para peserta aksi.

Poin pertama adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

"Bukan aspirasi partai," kata Luthfi dalam keterangannya.

Baca juga: 92 Remaja yang Mau Ikut-ikutan Demo Masih Diperiksa, Kini Diinapkan di Mapolres Tangerang

Poin kedua, BEM SI mendesak para wakil rakyat agar menjemput aspirasi rakyat yang telah disampaikan dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah sejak 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Selanjutnya pada poin ketiga, BEM SI menuntut dan mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.

"Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amendemen," kata Luthfi.

Poin terakhir, BEM SI mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo, yang sampai saat ini belum terjawab.