Anggaran Miliaran Rupiah untuk Penanganan Banjir Jakarta Tak Kunjung Terserap

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah kembali mempertanyakan anggaran ratusan miliaran rupiah untuk penanganan banjir yang tak kunjung terserap maksimal.

Padahal anggaran tersebut diambil dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk kepentingan pembebasan lahan normalisasi sungai.

"Bulan lalu masih tersisa anggaran Rp 371 miliar. Padahal sudah ada toleransi dari pusat yang awalnya diperpanjang sampai Maret, sekarang diperpanjang (lagi) sampai Juni," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022).

Baca juga: Wagub DKI Sebut Sisa Dana PEN Rp 371 Miliar Akan Digunakan untuk Pembebasan Lahan Normalisasi

DKI Jakarta mengajukan pinjaman PEN sekitar Rp 1,1 triliun untuk penanganan banjir Jakarta, khususnya untuk kepentingan normalisasi sungai.

Pemerintah pusat meminta agar pinjaman tersebut bisa terserap secara keseluruhan sampai akhir Maret 2022, namun Pemprov DKI tak kunjung melakukan serapan PEN.

Untuk itu, Ida menyarankan agar Dinas Sumber Daya Air (SDA) menggandeng sejumlah pihak untuk membantu proses pembebasan lahan untuk menyerap anggaran.

Baca juga: Komisi D Minta Pemprov DKI Segera Habiskan Pinjaman PEN Rp 371 Miliar yang Belum Terpakai

"Masing-masing (pihak), yaitu Dinas Perumahan dan Badan Pertanahan Nasional DKI, sampai ke tingkat Kejaksaan agar tidak ada masalah hukum (terkait pembebasan lahan) di kemudian hari," ucap Ida.

"Kendalanya ada nego harga yang belum selesai. Harapan kami ada komunikasi yang baik. Atau kalau kendalanya harga kita kan bisa duduk bareng. Atau ada kompensasi mereka ditempatkan di Rumah Susun. Kalau ada surat yang bermasalah konsinyasi dititipkan di pengadilan," tambah Ida.

Hal yang sama pernah disinggung politikus PDI-Perjuangan ini pada 4 Maret 2022. Saat itu dia meminta agar serapan anggaran yang hanya mencapai 66,74 persen itu bisa digenjot dalam waktu cepat.

Pasalnya, pemerintah pusat sudah memperingatkan agar serapan anggaran dari pinjaman dana PEN itu bisa tuntas dengan segera.

"Kita kemarin permintaan perpanjangan waktu, kalau bulan Maret kan hanya tinggal sebulan lagi," ucap Ida.