Layangkan Mosi Tidak Percaya, Anggota DPRD Tuduh Program Pemkot Depok Dipolitisasi untuk Kepentingan PKS

DEPOK, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menuduh program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dipolitisasi untuk kepentingan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota DPRD dari Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan, dari hasil evaluasi individu anggota DPRD dan pengawasan Komisi D, ditemukan bahwa pelaksanaan program KDS tidak transparan.

"Ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa. Partai katakanlah PKS itu sendiri," kata Babai saat dikonfirmasi, Selasa (10/5/2022).

Baca juga: 38 Anggota DPRD Depok Layangkan Mosi Tidak Percaya ke Wali Kota Idris dan Ketua DPRD

Babai mengungkapkan, KDS diberikan secara tidak merata kepada masyarakat. Selain itu, penunjukan koordinator lapangan dinilai tidak transparan.

"Contoh di dalam pelaksanaan pemberian KDS itu, satu kepada masyarakat tidak miskin, kedua bagi program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan, satu kelurahan satu orang," ungkapnya.

Menurut Babai, berdasarkan hasil temuan di lapangan, para koordinator program KDS merupakan kader-kader PKS.

"Di dalam proses penerapan koordinatornya itu tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D, kemudian tidak jelas siapa orangnya, bahkan ternyata banyak di lapangan kader-kader PKS," ungkap Babai.

Baca juga: Tragedi di Taman Herbal Insani Depok, Bocah 4 Tahun Tewas Tenggelam, Lifeguard Tak Punya Kompetensi

Kemudian, mekanisme penerima program KDS dinilai tidak jelas. Pemberian kartu KDS pun tidak dijelaskan secara gamblang.

"Koordinator lapangan yang ditunjuk tidak ada koordinasi dengan pihak RT dan RW. Mekanisme pemberian kartunya juga bagaimana? Ini juga tidak transparan," terang dia.

Lebih lanjut, Babai menginginkan KDS diberikan dengan adil dan merata, menyasar masyarakat tidak mampu yang seharusnya mendapatkan haknya.

"Kami lakukan mosi tidak percaya karena kami ingin KDS berjalan dengan baik, transparan, adil, dan merata tanpa ada politisasi untuk kepentingan 2024," tutur Babai.

Baca juga: Buang Handi-Salsa ke Sungai, Kolonel Priyanto: Kami Sangat Merasa Bersalah dan Sudah Merusak Institusi TNI

Setidaknya ada 38 anggota DPRD Depok dari beberapa fraksi yang melayangkan mosi tidak percaya, yakni Fraksi PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKB-PSI.

Menurut Babai, hanya anggota DPRD dari Fraksi PKS yang tidak melayangkan mosi tidak percaya.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Depok," ujar Babai.