Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub DKI Sebut Penanganan Polusi di Jakarta Tak Bisa Sepihak

Kompas.com - 20/06/2022, 22:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan penanganan polusi udara di ibu kota tidak bisa diselesaikan satu pihak, melainkan butuh upaya dan kontribusi dari banyak sektor lainnya.

"Tidak bisa secara sepihak atau parsial, semua harus komprehensif, program itu disusun," kata Riza di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (20/6/2022).

Menurut dia, program "Langit Biru" yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu serta melibatkan semua pihak.

Baca juga: Ragam Upaya Pemprov DKI untuk Kurangi Polusi Udara di Jakarta

Adapun program dalam mendukung langit biru itu, kata dia, juga harus dilaksanakan secara komprehensif.

Program "Langit Biru" itu di antaranya pengurangan kendaraan pribadi, uji emisi, hingga menggenjot ruang terbuka hijau.

Tak hanya itu, pengendalian pencemaran lingkungan oleh perusahaan juga harus dilakukan secara komprehensif.

Riza mengakui soal polusi udara masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Sama halnya dengan masalah macet dan banjir yang menjadi PR, meski upaya mengendalikan permasalahan itu terus dilakukan.

"Tentang polusi udara program "Langit Biru" itu memang tidak mudah, perlu waktu, tidak bisa sepihak," ucapnya.

Baca juga: Dampak Polusi Udara di Jakarta Disebut 6 Kali Lebih Berbahaya dari HIV/AIDS

Adapun sejak beberapa hari terakhir kualitas udara di Jakarta memburuk berdasarkan pengamatan lembaga data kualitas udara, IQ Air.

Untuk indeks kualitas udara pada Senin pagi mencatat indeks 193 dengan konsentrasi polutan PM 2.5 mencapai 27,4 kali dari nilai pedoman kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Adapun konsentrasi PM2.5 di Jakarta berada pada angka 136,9 mikrogram per meter kubik.

IQ Air bahkan mencatat Jakarta beberapa kali berada di posisi pertama kota di dunia dengan polusi udara tidak sehat alias buruk.

Sebelumnya, pada Rabu (15/6) kualitas udara Jakarta juga menduduki posisi pertama di dunia dengan indeks kualitas udara tidak sehat mencapai indeks 188.

Riza saat itu menyatakan volume kendaraan yang meningkat dinilai memicu kualitas udara Ibu Kota menjadi buruk.

"Memang Jakarta ini cukup padat. Kendaraan kembali normal, ada peningkatan polusi," kata Riza.

Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI mencatat pada Rabu (15/6/2022) suhu udara yang rendah dan tingkat kelembaban yang tinggi membuat akumulasi polutan sehingga mendorong polusi udara di Ibu Kota.

"Akibatnya polutan pencemar udara terakumulasi di lapisan troposfer," kata Humas DLH DKI Yogi Ikhwan di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com