Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Wali Kota Bantah "Citayam Fashion Week" Muncul karena Ruang Publik di Depok Tak Memadai

Kompas.com - 14/07/2022, 15:45 WIB
M Chaerul Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono membantah anggapan bahwa fenomena Citayam Fashion Week muncul karena tidak ada fasilitas ruang publik yang memadai di Depok.

Citayam Fashion Week merupakan istilah yang diberikan warganet kepada sekelompok remaja dari daerah Citayam (Depok), Bojonggede (Bogor), Tangerang dan Bekasi, yang sekadar nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

"Di sini sudah memadai, ada alun-alun. Kalau lihat alun-alun se-Indonesia, paling keren ada di Depok," ujar Imam, saat ditemui di Depok, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: Citayam Fashion Week: Bergayalah maka Kamu Ada

Dikutip dari Kompas.id, perbandingan antara tata ruang Kota Depok dan DKI Jakarta dalam merespons Citayam Fashion Week menjadi perbincangan warganet di Twitter.

Salah satu pengguna Twitter menilai bahwa fenomena tersebut menjadi bukti Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Pemkot Bogor gagal dalam menyediakan sarana ruang publik yang murah dan nyaman untuk masyarakat.

Namun, Imam menampik pandangan tersebut. Menurut dia, para remaja itu datang ke kawasan Sudirman bukan karena fasilitas ruang publik di Depok kurang memadai.

"Kalau alun-alun yang di tengah kota ada pohon, tempat duduk. Kalau di sini (Alun-Alun Kota Depok) ada tempat duduk-duduknya, olahraga, macam-macamlah, makanya paling keren di Depok," kata dia.

Di sisi lain, Imam berpandangan, Citayam Fashion Week merupakan tanda-tanda bahwa wilayah penyangga ibu kota ingin bergabung dengan DKI Jakarta.

Ia juga beralasan, daerah Bogor, Depok, dan Bekasi memiliki kultur yang sama, salah satunya bahasa Betawi.

"Karena dari sisi budaya, bahasa Betawi, wilayahnya berdekatan dengan Jakarta," ujar Imam.

Baca juga: Satpol PP Tempatkan Posko Penjagaan di Dukuh Atas Seiring Ramainya Remaja Citayam yang Nongkrong

Sebelumnya hal senada diungkapkan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris. Ia ingin Kota Depok bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta menyusul perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Idris dalam webina Masa Depan Jakarta, Pemindahan Ibu Kota dan Tinjauan Dalam Perspektif Pemda se-Jabodetabek, yang digelar Warta Kota.

Menurut Idris, meleburnya Depok dengan Jakarta akan membuat tata kelola pemerintahan lebih efektif. Jika Depok dan Jakarta menyatu, maka tidak akan ada lagi pilkada untuk wilayah Depok. Jabatan wali kota akan dipilih langsung oleh gubernur.

"Pemilihan langsung secara politik hanya untuk gubernur, dan untuk wali kotanya adalah sebuah jabatan karier, ini lebih efektif," kata Idris, dilansir dari Warta Kota, Rabu (25/5/2022).

"Karena praktik pemerintahan daerah DKI Jakarta telah menghadirkan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan efisien," sambungnya.

Saat ini Depok masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal, kata Idris, secara geografis, budaya, dan bahasa, Depok miliki lebih banyak kesamaan dengan Jakarta.

"Saya setuju bila Depok digabung ke Jakarta, dari segi budaya dan bahasa juga lebih dekat," ujarnya.

Baca juga: Wali Kota Idris Ingin Depok Gabung Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com