DPRD Depok Cabut Interpelasi ke Wali Kota Idris, "Semua Tuntutan Sudah Terpenuhi"

DEPOK, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mencabut permohonan interpelasi yang mereka tujukan untuk Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Pencabutan interpelasi itu dilakukan lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai telah memenuhi tuntutan serta masukan anggota DPRD Depok.

Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PDIP Ikravany Hilman mengatakan, Pemkot Depok telah mengakui bahwa data KDS bermasalah dan memperbaikinya.

"Karena tuntutannya semua sudah dipenuhi seperti perbaikan data itu kan memang bermasalah," ujar Ikra saat dikonfirmasi, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Hotman Paris Bongkar Alasan JNE Kubur Beras Bantuan Presiden di Depok, Ini Sangat Sensitif

Ia menuturkan, sebelumnya data warga penerima KDS belum diperbarui lantaran tak ada panduan yang pasti.

Oleh karena itu, DPRD Depok membuat panduan indikator kemiskinan dan telah disepakati serta divalidasi oleh Pemkot Depok.

"Dan sudah sepakat membuat satu indikator kemiskinan dengan 14 poin untuk memvalidasi data warga miskin selama ini di Depok," kata Ikra.

Selain itu, konsep pada KDS juga diperbarui dengan logo dan warna yang lebih netral.

Pasalnya, kartu KDS yang sebelumnya berwarna oranye itu dinilai memiliki kesamaan dengan warna PKS yang terkesan dipolitisasi.

Baca juga: Bansos Presiden Terkubur di Depok, JNE: Beras Rusak, Penggantinya Sudah Dibeli dengan Potong Honor

"Iya desain juga dirubah warnanya menjadi putih, sama logo. Tetapi, memang untuk foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan tetap ada, karena sebenarnya terkait foto itu tidak ada yang dilanggar," ujarnya.

Sementara itu, Ikra berujar, selama KDS yang baru belum rampung diproduksi, para penerima manfaat melalui KDS akan dialihkan ke kartu BJB.

"Tapi selama kartu baru belum keluar maka akan digunakan kartu BJB terlebih dahulu," ujarnya.

Ia memastikan, penyaluran bantuan melalui KDS ini nantinya akan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Walaupun, kami sepakat untuk tetap mengawal ini bersama-sama. Jadi mereka juga membuka diri untuk dikawal," imbuh Ikra.

Baca juga: JNE Akan Polisikan Warga yang Pertama Kali Narasikan Beras Bansos Presiden Ditimbun di Depok

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 33 anggota DPRD Depok dari beberapa fraksi mengajukan hak interpelasi, yakni Fraksi PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, dan PKB-PSI saat rapat paripurna pada Selasa (17/5/2022) lalu.