Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/08/2022, 21:35 WIB
Mita Amalia Hapsari,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu fraksi di DPRD DKI Jakarta menyebutkan 10 sekolah negeri di Ibu Kota yang diduga bersikap intoleran terhadap siswa.

Salah satunya SMAN 101 Jakarta Barat yang disebut mewajibkan murid non-muslim memakai jilbab saat hari Jumat, dengan alasan penyeragaman.

Merespons tudingan tersebut, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat wilayah II tengah menelusuri laporan tersebut.

"Benar (saat ini masih ditelusuri)," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat wilayah II, Junaedi, saat dikonfirmasi, Rabu (10/8/2022).

"Terkait SMA 101, kami baru mendapat informasi siang tadi. Selanjutnya, kami cermati masalahnya, dan menjadi atensi," imbuh dia.

Kendati masih menelusuri, Junaedi mengatakan pihaknya akan membina kepala sekolah dan guru di wilayah II Jakarta Barat.

"Pertemuan siang tadi menguatkan kami dalam mengambil langkah, dan kami optimis bisa membina para kepala sekolah dan guru di wilayah 2 Jakarta Barat," ungkap Junaedi.

Selain itu, ia pun memastikan bahwa satuan pendidikan di wilayahnya akan terus membangun toleransi dan kerukunan keberagaman.

"Kami akan terus membangun kebersamaan, keberagaman, kerukunan dalam menjaga NKRI," imbuh dia.

Kompas.com telah memastikan kabar tersebut menggunakan mekanisme hak jawab di Dewan Pers. Hasilnya, tidak ada tindakan intoleransi di dalam lingkungan SMAN 101 Jakarta.

Berita hak jawab selengkapnya, dapat dilihat di link berikut ini: 

Kepsek Yakinkan Tak Ada Praktik Intoleransi di SMAN 101: Itu Hoaks!

Diberitakan sebelumnya, informasi bahwa ada dugaan praktik intoleransi di SMAN 101 terungkap dalam rapat salah satu fraksi di DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Agustus 2022 lalu.

Dalam rapat itu, wakil rakyat Ibu Kota itu melaporkan bahwa ada 10 sekolah di Jakarta yang diduga terjadi praktik intoleransi.

 

Catatan redaksi: Artikel ini telah mengalami penyesuaian dari redaksi karena terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik sebagaimana keputusan Dewan Pers. Salah satu sekolah yang semula tercantum di daftar itu sudah dipastikan tidak terdapat tindak intoleransi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Massa Demo Pro-Kontra Pemerintah di DPR Saling Lempar Botol

Massa Demo Pro-Kontra Pemerintah di DPR Saling Lempar Botol

Megapolitan
Sekolah di Dekat KPU dan Bawaslu RI Diliburkan saat Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Sekolah di Dekat KPU dan Bawaslu RI Diliburkan saat Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Polsek Tanjung Priok Larang Kegiatan 'Sahur on The Road'

Polsek Tanjung Priok Larang Kegiatan "Sahur on The Road"

Megapolitan
Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Megapolitan
Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Megapolitan
Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com