Soal Pengaturan Jam Masuk Kantor di Jakarta untuk Atasi Macet, Ini Tanggapan Kemenpan-RB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) masih memproses pembahasan dengan Polda Metro Jaya terkait wacana pengaturan jam masuk kerja bagi aparatur sipil negara.

Kementerian siap bekerja sama untuk mendukung upaya mengurangi kemacetan di Jakarta.

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN dan RB Mohammad Averrouce mengatakan, Tim Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana masih mengadakan diskusi forum grup.

Selain dengan Polda Metro Jaya sebagai instansi yang mengusulkan wacana tersebut, pemangku kebijakan lain juga dilibatkan.

”Kami menyampaikan, prinsip Kementerian PAN dan RB adalah siap berkolaborasi dalam upaya bersama untuk mengurai kemacetan. Ada kebijakan yang akan kita kolaborasikan tentunya,” kata Averrouce di;ansir dari Kompas.id, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Pengaturan Jam Masuk Kantor Dinilai Tak Efektif Atasi Macet, Harus Ada Pembenahan Transportasi Publik di Bodetabek

Wacana pengaturan jam masuk kerja, menurut Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman, diharapkan bisa berlaku bagi karyawan atau pegawai pemerintahan ataupun swasta.

Jumlah pegawai pemerintahan berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta, dari data Badan Pusat Statistik 2021, mencapai 263.930 orang.

Sementara itu, sebelumnya, perwakilan swasta dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan keberatan dengan wacana Polda Metro Jaya tersebut.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit, Rabu (24/8/2022), menyampaikan ada lima poin keberatan mereka.

Pertama, waktu kerja di sektor swasta telah mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Peraturan ini hanya membatasi maksimum waktu kerja sehari atau seminggu, dengan konsekuensi membayar upah lembur apabila melebihi dari waktu yang telah ditetapkan.

"Peraturan perundangan tidak mengatur saat mulai dan berakhirnya jam kerja setiap harinya. Aturan jam mulai dan berakhirnya kerja merupakan kewenangan perusahaan," ujarnya.

Baca juga: Bantah Polda Metro Jaya, Pemprov DKI dan Apindo Belum Sepakat Pengaturan Jam Masuk Kantor

Pada poin kedua dijelaskan, perusahaan menerapkan waktu kerja bagi karyawannya sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan masing-masing.

Ini umumnya diatur dalam peraturan perusahaan (PP) dan/atau perjanjian kerja bersama (PKB), yang merupakan hasil perundingan antara manajemen dan serikat pekerja atau serikat buruhnya.

Poin ketiga adalah pertimbangan dampak penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) atau kombinasi dengan kerja di kantor yang berlaku pascapandemi.

Kebijakan kerja ini mereka nilai sudah membantu juga mengurangi kepadatan lalu lintas.

”Empat, penyeragaman jam masuk dan pulang kantor perlu dikaji lebih mendalam karena beberapa sektor industri tertentu ada kaitannya dengan jam kerja di luar negeri, seperti bursa efek atau kegiatan ekspor impor, yang melibatkan berbagai institusi, seperti perbankan dan bea cukai,” kata Anton.

Baca juga: 5 Alasan Apindo Menolak Pengaturan Jam Masuk Kerja di Jakarta

Poin kelima, Apindo berharap pemerintah fokus mengembangkan transportasi umum dan prasarananya, baik kuantitas maupun kualitasnya. ”Masyarakat harus didorong untuk dapat menggunakan transportasi umum yang nyaman dan aman,” pungkasnya.

Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman menilai pengaturan jam masuk kerja pada pagi hari bisa mengurai kemacetan yang biasanya terfokus antara pukul 06.00 dan pukul 09.00 pada hari kerja.

Kemacetan juga tinggi di atas pukul 15.00 saat jam pulang kantor.

Kemacetan tidak hanya bersumber dari pengguna kendaraan pribadi di Jakarta, tetapi juga sekitar 3 juta orang masuk dari luar dan umumnya menggunakan kendaraan pribadi.

Menurut data Kementerian Perhubungan 2019, jumlah kendaraan di Jabodetabek mencapai sekitar 24 juta unit. Dari jumlah itu, angkutan umum massal baru mencapai 2-3 persen dibandingkan mobil pribadi (23 persen) dan sepeda motor (75 persen).