Pimpinan DPRD Ingin Pj Gubernur DKI Rampungkan Program Anies dan Paham Kondisi Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menginginkan penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta yang memahami kondisi Ibu Kota.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria, bakal purna tugas pada 16 Oktober 2022.

Lalu, Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengangkat Pj gubernur DKI Jakarta.

"Saya pribadi berharap, yang terpilih menjadi Pj, siapa pun dia, apa pun latar belakangnya, memang harus paham kondisi dan situasi DKI Jakarta," tutur Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani kepada awak media, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: DPRD DKI Bakal Pilih 3 Nama Calon Pj Gubernur Jakarta Lewat Rapat Pimpinan Gabungan

Selain itu, ia juga berharap Pj gubernur DKI Jakarta nantinya dapat merampungkan program Anies-Riza yang belum selesai.

Pj gubernur DKI, dalam menyelesaikan program tersebut, diharapkan juga dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

"(Pj gubernur DKI) orang yang memang dirasa mumpuni, dirasa mampu mengerjakan tugas gubernur-wakil gubernur yang memang belum diselesaikan dan bisa mengakomodasi, bekerja sama, dengan semua pihak," kata Rani.

Menurut politisi Gerindra itu, harapan terhadap Pj gubernur DKI tersebut tak hanya datang dari fraksinya. Namun, Fraksi Golkar juga berharap hal serupa.

Baca juga: Anies Dipanggil KPK, Wagub Riza Minta Warga Berprangsangka Baik kepada Pemprov DKI

Rani menambahkan, sejumlah fraksi di DPRD DKI turut meminta transparansi pemilihan Pj gubernur DKI.

"Tadi bukan hanya dari Fraksi Golkar yang minta transparansi. Kami, Gerindra, juga ingin itu," sebut dia.

Rani sebelumnya mengungkapkan proses pemilihan tiga nama calon Pj gubernur DKI Jakarta kepada Kemendagri.

Sebagai informasi, Kemendagri mengamanatkan DPRD DKI Jakarta untuk menyetorkan tiga nama calon Pj gubernur DKI.

Baca juga: Serikat Buruh Minta Anies Baswedan Surati Jokowi, Batalkan Kenaikan Harga BBM

Ia menyebutkan, tiga nama calon itu akan dipilih melalui rapat pimpinan gabungan (rapimgab) legislatif Jakarta.

Di sisi lain, Rani belum menuturkan secara lebih lengkap mekanisme rapimgab tersebut.

Menurut dia, untuk sementara ini, sembilan fraksi di legislatif Jakarta akan menyetorkan nama calon Pj gubernur DKI kepada pimpinan DPRD DKI saat rapimgab.

Lalu, nama-nama itu akan diseleksi melalui rapimgab dan disetorkan kepada Kemendagri.

"Kalau ditanya sekarang, sembilan fraksi punya nama (untuk calon Pj gubernur DKI), kan harus dikerucutkan itu," sebut Rani.