Soal Pungutan Rp 1.000 untuk Ojol di Stasiun Bekasi Timur, Ini Penjelasan Ditjen Perkeretaapian

BEKASI, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan buka suara mengenai adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Stasiun Bekasi Timur.

DJKA melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jakarta dan Banten telah menindaklanjuti dugaan praktik pungli tersebut.

Kepala BTP Wilayah Jakarta dan Banten Rode Paulus menyatakan PT Totabuan Manajemen Parkir merupakan pihak yang mengelola lahan parkir di Stasiun Bekasi Timur.

Baca juga: PT KAI Sebut Penumpang Ojol yang Tak Ingin Bayar Rp 1.000 Bisa Jalan 100 Meter ke Stasiun Bekasi Timur

"DJKA telah memberikan persetujuan sewa secara resmi kepada PT Totabuan Manajemen Parkir sesuai dengan prosedur yang berlaku," ucap Rode dikutip dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

Ia menjelaskan lahan parkir di Stasiun Bekasi Timur merupakan lahan barang milik negara (BMN) dan masuk dalam inventaris BTP Wilayah Jakarta dan Banten.

"Dalam hal ini, skema kegiatan sewa yang dilakukan oleh PT Totabuan Manajemen Parkir telah sesuai dengan PMK 115/2022," imbuh Rode.

Pada tahap awal, proses sewa lahan dilakukan usai PT Totabuan Manajemen Parkir mengajukan permohonan ke BTP Jakarta dan Banten untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan.

"Permohonan kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa kepada DJKA Kemenhub dan mulai berlaku sejak 27 April 2022," imbuh dia.

Baca juga: Ojol Tidak Kena Biaya Masuk Rp 1.000 di Stasiun Bekasi Timur jika Berhenti di Area Antar Jemput

Terkait aduan masyarakat, Rode memastikan biaya Rp 1.000 itu bukanlah tarif parkir maupun pungutan liar.

Ia beralasan, retribusi itu dikenakan lantaran kegiatan penurunan penumpang oleh ojol membuat operasional lahan parkir menjadi overload.

Permasalahan ini sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan sejak dua minggu lalu. 

"Terkait dengan informasi biaya sebesar Rp 1.000 itu merupakan retribusi atas penuruan penumpang di lahan parkir yang termasuk perjanjian sewa," ujar dia.

Baca juga: Saat Pungutan Rp 1.000 di Stasiun Bekasi Timur Diprotes Pengemudi Ojol dan Penumpang...

Kendati demikian, ia menuturkan bahwa biaya retribusi tidak akan dibebankan apabila pengemudi ojol menurunkan penumpangnya di area drop off yang sudah tersedia.

"Kami arahkan agar pengemudi ojol menurunkan penumpang di area drop off yang sudah tersedia di luar wilayah yang dikelola PT Totabuan Manajemen Parkir," pungkas Rode.

Sebagai informasi, dugaan pungli dalam bentuk tarif parkir di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi ini ramai diperbincangkan di media sosial.

Dugaan pungli itu mencuat ke publik usai akun Twitter dengan nama pengguna @tsanvia, mengunggah foto karcis yang diperuntukkan bagi ojol yang hendak masuk ke depan pintu peron area Stasiun Bekasi Timur.

Baca juga: Ada Pungutan Rp 1.000 untuk Driver Ojol di Stasiun Bekasi Timur, Penumpang Mengaku Ikut Rugi

"Awalnya suka banget sama Stasiun Bekasi Timur, karena liftnya sekarang sudah berfungsi. Tapi sekarang kalau mau di pick up atau drop off, ojol harus bayar Rp 1.000," cuit pengunggah akun @tsanvia.

Akun @tsanvia juga turut menggunggah sebuah foto karcis yang bertuliskan "KARCIS MASUK OJEK ONLINE Rp 1.000,"

Karcis tersebut juga terlihat sebuah stempel bertuliskan Totabuan Manajemen Parkir.

Keberadaan karcis ini pun menjadi persoalan, baik bagi pengemudi maupun penumpang ojol.

Pasalnya, pintu masuk Stasiun Bekasi Timur kini dibagi menjadi dua, antara akses palang pintu otomatis dan akses pengambilan karcis Rp 1.000.